Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kasus Tanah
Ricuh, Pengacara Terdakwa 4 ASN Tak Bisa Buktikan Kepemilikan Tanah
2017-10-24 07:55:34
 

 
PANGKALAN BUN, Berita HUKUM - Ahli waris tanah seluas 10 hektar yakni Hj. Wiwiek Sudarsih (62) menegaskan apa yang disampaikan pengacara Rahmadi G Lentam selaku pengacara para terdakwa dalam pembacaan eksepsi, adalah bentuk nyata dusta yang ditebar.

"Mereka bohong, jangan tebar dusta. Tanah itu memang milik bapak saya almarhum Brata Ruswanda dan saya ahli warisnya. Ada buktinya, saya saksi hidup, dan almarhum bapak saya tidak pernah menjual belikan tanah itu," ujar Wiwiek kepada wartawan di Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (23/10).

Irfan Rasyid (67) suami korban dari penyerobotan tanah mereka oleh 4 terdakwa menjelaskan, banyak masalah lain selain dusta yang telah diumbar pengacara terdakwa, demi membela keempat terdakwa.

"Misalnya bukti mereka yakni SK Gubernur tapi tidak ada aslinya, dan kalau diperpanjang katanya (SK) aslinya hilang. Kalau hilang itu kan surat berharga, aset, kenapa dengan mudah hilang. Saat hilang mana laporan polisi (saat itu), sampai saat ini tidak ada aslinya," ujar Irfan yang mendampingi istrinya Wiwiek Sudarsih.

Irfan mengungkapkan, setelah almarhum mertua saya saat itu mengajukan mengenai perkara perdata, baru SK gubernur keluar tahun 2007 dalam bentuk foto copy.

"Mertua saya usia 84 meninggal tahun 2010, dan melihat ketikannya (SK) saja banyak yang tidak beres, dan terburu-buru. Kemudian tahun 1974 SK gub ini mengapa bukan ejaan lama," bebernya.

Sebelumnya sidang dengan agenda eksepsi digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang dipimpin Hakim Ketua Anak Agung Gede Agung, Senin (23/10) dimana para pengacara korban membacakan eksepsi yang diantaranya menyebutkan dan bersikukuh bahwa tanah sekitar 10 hektar tersebut adalah milik Pemda.

Sidang lanjutan mengenai kasus penyerobotan tanah oleh terdakwa 4 aparatur sipil negara (ASN) yaitu M. Rosihan Pribadi dan Ir. Lukmansyah, Mila Karmila dan Ir. H. Ahmad Yadi akan digelar minggu depan.

"Sidang ditunda minggu depan tanggal 30 Oktober 2017," ujar Hakim Ketua dan mengetok palu.

RICUH USAI EKSEPSI

Usai pembacaan eksepsi, para wartawan mendekati Rahmadi G Lentam selaku pengacara terdakwa dari 4 ASN yang oleh PN Pangkalan Bun dijadikan tahanan kota.

Namun saat Vera dari TVRI melayangkan pertanyaan seputar kasus penyerobotan tanah ini, Rahmadi malah mengumbar ancaman akan melakukan somasi kepada Vera.

"Saya somasi kamu," kata Rahmadi dengan nada tinggi, namun dibalas Vera dengan tantangan. "Silahkan saja somasi saya," bantah Vera yang mengaku pekerjaan dalam meliput sidang sebelumnya sesuai fakta di lapangan.

"Kenapa anda malah mengintimidasi saya. Tugas kami adalah bertanya. Bila Anda keberatan untuk menjawab tidak apa-apa, tapi jangan mengeluarkan kalimat yang mengintimidasi," tegas Vera.

Aksi panas perdebatan antara wartawan lain juga terjadi yang dari dalam ruang tunggu hingga ke area parkir PN Pangkalan Bun, yang berlangsung sekira 20 menit, dimana wartawan menanyakan bukti asli kepemilikan tanah oleh Pemda.

Namun Rahmadi tidak memberikan jawaban, padahal dalam eksepsi seyogyanya pengacara bisa membuktikan kepada majelis hakim.(bh/db)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
  Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
  Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
  Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
  Eksekusi Tanah 1.000 M2 di Jalan Pramuka Samarinda Nyaris Bentrok
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka

Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput

Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2