Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Beras
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
2018-09-21 11:03:30
 

Ilustrasi. Screenshot Tweet akun media sosial Dr. Rizal Ramli @RamliRizal terkait polemik Beras.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom Rizal Ramli mengungkapkan, impor beras yang selama ini dilakukan ternyata dikelola oleh para kartel. Mereka mendapat keuntungan luar biasa besar. Padahal, harga beras, gula, dan bawang putih sangat murah di luar negeri. Hampir setengahnya dari harga di Indonesia. Tidak ada alasan mendesak bagi pemerintah, melakukan impor beras saat ini.

"Matahari di Indonesia terbit sepanjang tahun. Tidak ada negara di dunia yang mataharinya seperti Indonesia dan Brazil. Brazil sudah mandiri dan menjadi eksportir gula dan lain-lain. Tidak ada negara yang airnya berlimpah seperti Indonesia. Australia seperempat tanahnya gurun pasir. Harusnya kita jadi lumbung pangan untuk Asia atau dunia," kata Rizal pada diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Polemik Impor Beras" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9).

Menurutnya, bila ada political will, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dalam 4 sampai 5 tahun ke depan, asal semua mekanismenya diubah. Namun, saat ini Indonesia sengaja diciptakan bergantung pada impor. Para kartel itulah yang menciptakannya, karena memburu keuntungan besar. "Ada kebijakan yang menciptakan ketergantungan terus menerus secara permanen. Impor pangan ke Indonesia dikelola oleh kartel," imbuhnya.

Sistem impor yang ada sekarang menggunakan sistem kuota atau penunjukkan. Maka yang dapat kuota akan meraih keuntungan yang sangat besar. Rizal menyatakan, dulu, ketika dirinya masih menjadi Menko Maritim di Kabinet Jokowi, sempat mengusulkan dalam Sidang Kabinet, agar sistem kuota diubah menjadi sistem tarif. Siapa pun boleh mengimpor asal bayar tarif 25 persen. Presiden Jokowi setuju usulan itu, tapi kementerian terkait tak menjalankannya.

"Dengan sistem tarif itu, otomoatis harga daging akan turun 75 persen, harga gula akan turun 75 persen, harga kedelai akan turun 75 persen, harga beras dan lain-lain juga akan turun. Kalau Pak Jokowi setuju itu, sama saja kita kasih uang Rp50 ribu kepada ibu-ibu rumah tangga golongan menengah. Sayangnya, para menteri tak menjalankan. Loyalitas mereka sama partai bukan Jokowi, karena sistem kuota menguntungkan para elit," imbuh Rizal.

Ditambahkannya, apa yang dilakukan Menteri Perdagangan dengan mengimpor beras sekali lagi tidak tepat. Padahal, Dirut Bulog sudah mengatakan stok beras masih cukup. Saat memasuki musim hujan, produksi beras hanya turun setengahnya dan itu masih cukup. Kecuali, sambung Rizal, bila ada gelombang panas datang seperti elnino, maka harus impor beras samapai 2,5 juta ton.

"Tahun ini banyak hujan, tapi tidak ada alasan impor berlebihan. Kalau impor berlebihan, beras akan disimpan di gudang Bulog selama dua tahun. Akhirnya, beras diserang kutu. Begitulah kalau stok berlebihan, karena semangat impor. Itu memang ada rente ekonominya. Kalau musim hujan sebaiknya jangan impor, kecuali musim panas banget seperti elnino," seru Rizal.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Beras
 
  Hentikan Kenaikan Harga Beras Medium
  Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani
  Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
  Nasrudin Joha: Enggar 'Dimakan' Buwas
  Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
 
ads

  Berita Utama
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

 

  Berita Terkini
 
Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau

Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Senat AS: Hentikan Dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam Perang di Yaman

Maduro Tuduh AS Ingin Membunuhnya dan Gulingkan Pemerintah Venezuela

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2