Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Demo Buruh
Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun
2019-05-01 16:58:11
 

Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A. pakar ekonomi dan politikus Indonesia saat di acara May Day 2019 di GBK, Senayan Jakarta, Rabu (1/5).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar ekonomi dan politikus Indonesia, yang juga mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai situasi kini nampaknya demokrasi serasa telah dikhianati dan dicurangi, oleh karenanya Pemerintahan yang curang dan tidak demokratis, pasti tidak akan bertahan. Demikian kata Rizal Ramli pada awak media pasca dirinya mengikuti peringatan 'Hari May Day 2019' yang juga dihadiri Capres 02 Prabowo Subianto bersama puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada Rabu (1/5).

"Saya sudah sering katakan 'wasitnya sudah tidak adil," tegas Rizal mengkritisi.

Maka itulah, yang juga mantan Menteri Perekonomian itupun memberikan saran agar bagaimana melakukan agar lebih adil, sebaiknya ada dilakukan audit forensik pada sistem komputerisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan segera saat ini.

Soalnya, kemuka Rizal seperti diketahui bahwa di KPU dalam upaya menginput/ data hasil itu ada sistem di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, "itu bagian depan (front hand), kalau salah masuk data maka otomatis 'ditolak'. Namun, anehnya ini bisa masuk di belakang (back hand) nya. Nah, kalau masuk bisa di atur-atur atau di kurang kurangi ataupun ditambahkan," jelasnya.

"Oleh karena itu saya minta agar KPU sistem komputerisasinya dilakukan audit forensik, maka akan diketahui siapa yang mengatur hasil begini dan begitu dan seterusnya," ujar Rizal menekankan.

Padahal, ia mengungkapkan bahwa beban anggaran penyelanggaran pesta demokrasi tahun 2019 ini saja menelan hampir sebesar 30 triliun rupiah. "Kok hasilnya benar-benar amatiran ? KPU nampak sangat 'Jumawa' sama sekali," unkap Rizal.


Rizal juga mengingatkan, di TPS ini, ketika diajukan atau keluhan dari rakyat untuk dikoreksi, mestinya di koreksi. "Saya ingatkan KPU dan pejabat-pejabat Pemilu ada UU nomor 7 tahun 2017 tentang KPU," jelas mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia itu.

UU nomor 7 tahun 2017 pasal 532 berbunyi; Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai sah dan tidak dapat dipergunakan dengan berbagai alasan, atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara bisa dikenakan pidana penjara selama 4 tahun, dan denda paling banyak 48 juta rupiah," urai Rizal.

Jadi, sanksi yang tegas berlaku ini sangat jelas memiliki tujuan menjamin hak pemilih dalam Pemilu. "Namun bila tercium aroma adanya indikasi pelanggaran terhadap pesta demokrasi (Pemilu), bisa melaporkan ke posko pengaduan hingga nantinya laporan disalurkan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti," kata Rizal, yang juga sebagai tim dari BPN 02 Pasangan Prabowo- Sandi ini .

Kemudian, Rizal mengingatkan,"Siapapun yang menghilangkan suara rakyat, satu suara saja bisa kena pidana 4 tahun penjara dan denda 48 juta," cetusnya.

"Saya minta rakyat seluruh Indonesia bilamana pejabat KPUD yang menghilangkan satu suara dengan sengaja bergerak secara legal," kata Rizal.

Artinya, lanjut Rizal menghimbau agar rakyat kita bergerak secara legal, siapapun yang menghilangkan satu suara saja. Dan UU Ini termasuk lex spesiaalis, artinya tidak bisa UU lain membatalkannya," Imbuhnya.

"Ini masuk kategori tindak pidana dan UU ini lebih kuat. Sudah banyak yang melaporkannya, akan tapi KPU tidak melakukan perbuatan perbuatan yang profesional dan menindaklanjuti untuk koreksi. Maka itulah saya minta agar dilakukan audit forensik, agar lembaga kita lebih profesional dan bertindak jujur dan adil," tandasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Demo Buruh
 
  Satuan Pamwal Ditlantas Polda Metro Lakukan Pengamanan Demo Buruh dengan Cara Ini
  Temui Massa Aksi Demo, Sufmi Dasco Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh
  Buruh Akan Tetap Demo Besar-besaran 30 April Kepung DPR, Gak Peduli Pandemi Covid-19
  Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun
  Peringatan Hari Buruh, Momentum Buruh Tunjukkan Eksistensinya
 
ads1

  Berita Utama
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini

Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2