Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Kasus Kemenag
Rommy Tersangka KPK, Jubir BPN: Apa Ada Kaitannya dalam Mencari Dana untuk Pilpres atau Tidak?
2019-03-16 14:09:01
 

Ilustrasi. Rommahurmuzi (Rommy) Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 pasangan Jokowi-Ma'ruf bersama Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden Patahana.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca penangkapan Rommahurmuzi (Rommy) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Jawa Timur, Jumat (15/3), kini telah resmi menjadi tersangka oleh KPK, dimana Rommy merupakan orang dekat Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia, yang juga Jokowi sebagai Calon Presiden Patahana, dimana Rommy menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf No Urut 01.

Menurut Arief Poyuono sebagai Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (Jubir BPN) pasangan No Urut 02 Prabowo Sandi, bahwa penangkapan Rommy tersebut adalah bukti korban kegagalan dari Joko Widodo dalam menciptakan pemerintahan Indonesia yang bersih atau clean government serta memeinta KPK mendalami apa ada kaitannya dalam mencari dana untuk Pilpres atau tidak yang dilakukan Rommy tersebut.

Petinggi Gerindra Arief Poyuono, yang juga merupakan Waketum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa, atas banyaknya elite dan pejabat negara yang ditangkap KPK itu bukan keberhasilan Joko Widodo tapi Keberhasilan KPK," ungkap Poyuono.

"Dan kegagalan janji Joko Widodo saat Pilpres menciptakan clean government," tegas Poyuono.

Bahkan, lanjutnya Poyuono mencurigai bisa jadi Romy ketangkap KPK sedang mencari dana untuk kampanye Pilpres pasangan Joko Widodo - Maruf Amin. "Apalagi Rommi itu paling loyal pada Joko Widodo fan dipercaya banget sama Joko Widodo. Selain itu, Rommy ibaratnya kalau dalam cerita Bharatayudha, sama dengan Dursasana yang setia banget sama Duryudana," celoteh Poyuono kembali.

"Saya harap KPK lebih mengeksplor apa tujuan Rommi terima uang. Apa ada kaitannya dalam mencari dana untuk Pilpres atau tidak," cetus Jubir BPN ini.

Semua manusia kampang (Pencuri Uang Negara ) yang ditangkap tangan oleh KPK, tidak berlaku azas praduga tak bersalah. Akan tetapi, sepertinya pembelaan Tim TKN kepada Romahurmuziy yang di-cokok KPK, dimana masyarakat yang sudah dirugikan dengan banyak kasus korupsi di Era Pemerintahan Joko Widodo malah diminta menjunjung tinggi azas 'praduga tak bersalah,' urainya.

Terkait itu, Arief Poyuono menilai bahwa sudah pasti 1 (satu) juta persen KPK menangkap Romahurmuziy memang sudah ada barang bukti dan data-data yang lengkap tentang pelanggaran UU Anti korupsi, tandasnya.

"Jadi tolong TKN atau Mas Joko Widodo jangan malu-malu akui bahwa Romahurmuziy tokoh inti dan tokoh politik paling dekat Joko Widodo sudah melakukan kejahatan yang melanggar UU anti Korupsi," timpalnya mengingatkan.

"Kok bukti Joko Widodo tidak intervensi ? memangnya dari sejak KPK berdiri bisa apa kalau KPK sudah tangkap OTT di intevensi ? Sudahlah TKN dan Kangmas Joko Widodo akui saja kalau Pemerintahan kangmas Joko Widodo Gagal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi. Ditambah lagi gagal menciptakan budaya dan mental antikorup di pejabat negaranya," kemukanya

"Mudah mudahan nanti Rommi dkk tidak bilang kalau lagi cari dana untuk Pilpres," Imbuhnya

Seiring itu, lembaga antirasuah atau KPK RI seharusnya lebih mendalami kasus tertangkapnya Ketua Umum PPP ."Sebab tertangkapnya Rommy ini sudah dekat dekat Pilpres dan masa masa kampanye yang lagi butuh duit banyak," lontarnya, menambahkan.

Harap Poyuono, KPK mestinya juga turut menyelidiki apakah Transaksi duit yang dilakukan Rommy dalam rangka mencari Dana Kampanye untuk kampanye Joko Widodo -Maruf Amin atau tidak .

Ditambah, situasi ini semestinya penting soalnya banyak kasus Kepala Daerah tertangkap KPK saat sedang akan berlangsungnya Pilkada.

Soalnya, ujar Poyuono menduga kalau PPP punya tanggung jawab mengkampanyekan Joko Widodo - Maruf Amin. "Dan pasti butuh dana untuk kampanye Pilpres, mulai bayar tranportasi, uang makan, logistik, sewa tempat, alat peraga dan uang saksi, biasanya sering menjadi beban Ketua Umum Partai mencari pembiayaannya," paparnya

Apalagi Rommi hubungannya sangat dekat sekali dengan Joko Widodo maupun Maruf Amin hingga tanggung jawabnya sangat berat.

"Mudah mudahan KPK bisa bekerja dengan baik dan Mas Rommy mau jujur," tandasnya(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Kemenag
 
  KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Agama terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan
  Langkah KPK Membantarkan Kasus Suap Romahurmuziy Dinilai Misterius
  KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
  Rommy Tersangka KPK, Jubir BPN: Apa Ada Kaitannya dalam Mencari Dana untuk Pilpres atau Tidak?
  KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2