Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
HAM
Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
2019-04-09 17:16:58
 

Tampak para narasumber Diskusi Publik Rumah Gerakan 98 di Jakarta.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rumah Gerakan percaya pemerintah saat ini akan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai langkah penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998. "Karena presiden saat ini tidak memiliki beban sejarah. Dan memang kita sebaiknya tidak memilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam," ujar Ketua Umum Rumah Gerakan 98 dalam diskusi "Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc" di Jakarta, Selasa (9/4).

Menurut Bernard, saat ini merupakan golden momentum bagi pemerintah untuk menjalankan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPR terkait kasus ini. Ditambahkannya, saat pemerintahan Presiden Megawati sudah ada keinginan untuk Indonesia meratifikasi statuta Roma terkait Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), namun dipemerintahan SBY prosesnya berhenti.

Aktivis KBRD Garda Sembiring yang menjadi pembicara mengatakan kasus penculikan ini belum dapat dihentikan. "Status korbannya masih hilang. Kalau dikatakan meninggal, harus ada bukti yang mendukung hal tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 merupakan isu bangsa yang menjadi beban sejarah. "Kasus yang memiliki dukungan politik kuat saat ini adalah penculikan aktivis," ujarnya.

Menurut Beka Kejaksaan Agung harus didorong untuk menuntaskan kasus ini karena memiliki kewenangan memanggil paksa. "Sampai kapan pun, jika ini tidak dituntaskan akan menjadi pemerintahan kedepan, karena kasus ini tidak mengenal kadaluwarsa. Tanpa pengadilan HAM Ad Hoc, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 akan menjadi beban setiap pemerintahan," tutupnya.(fzn/bh/amp)



 
   Berita Terkait > HAM
 
  Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
 
ads1

  Berita Utama
Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

Gugus Tugas Covid-19: Penyemprotan Cairan Disinfektan Tidak Dianjurkan dengan Cara 'Fogging'

Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

Kapolda Metro Jaya Beberkan Penangkapan 3 Bandar Sabu dengan Barbuk 27 Kg

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sesalkan Aksi Rantai Tangan dan Kaki Gus Adi, API Minta Kapolda Bali Copot Kapolres Buleleng

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

Gugus Tugas Covid-19: Penyemprotan Cairan Disinfektan Tidak Dianjurkan dengan Cara 'Fogging'

Advokat Andri Sikumbang: Berharap Majelis Hakim PN Jaksel Bebaskan M Yassin dan Sulaiman

Pemprov DKI Lakukan Disinfeksi Gunakan Drone dan Spray Darat di 5 Wilayah Kota

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2