Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Politik
SBY: Menjawab Tantangan 2017
2017-01-18 14:12:21
 

Presiden Republik Indonesia ke-6 (2004-2014) dan Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: twitter/@SBYudhoyono)
 
Oleh: Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)


TAHUN 2016 yang dinamis telah kita tinggalkan. Kini kita memasuki tahun 2017 yang tak akan bebas dari tantangan. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang pandai memetik pelajaran dari masa lalunya dan kemudian melangkah ke depan untuk berbuat yang lebih baik lagi.

Potret besar kita pada 2016 sebenarnya tak buruk meskipun masih banyak masalah yang belum kita selesaikan. Misalnya, yang positif, kecuali terjadi gejolak sosial-politik di pengujung tahun, situasi nasional kita terjaga dengan baik.

Sementara yang belum kita atasi sepenuhnya adalah upaya memulihkan ekonomi nasional kita, yang tiga tahun terakhir ini mengalami tekanan yang cukup berat.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat menekan pula taraf hidup rakyat, utamanya kalangan miskin dan tak mampu. Adalah benar, lemahnya ekonomi Indonesia tak lepas dari pengaruh ekonomi global yang belum pulih sejak terjadi krisis besar 2008-2009.

Namun, kita juga harus jujur dan mau melakukan introspeksi, barangkali ada langkah-langkah kita yang belum optimal dan belum efektif.

Sungguhpun secara umum keadaan nasional kita relatif stabil dan damai, gejolak yang terjadi di pengujung tahun, yaitu berlangsungnya aksi unjuk rasa dalam jumlah yang sangat besar, perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Serius karena isu yang semula tergolong sederhana itu dengan cepat berkembang menjadi isu yang rumit dan sensitif. Serius karena guliran dari yang semula merupakan kasus hukum tiba-tiba menyentuh sesuatu yang sangat peka, yaitu perbedaan identitas, baik agama maupun etnis.

Pengalaman menunjukkan, baik di dunia maupun di negeri sendiri, konflik antaridentitas (agama, etnis, dan suku) sering berkembang menjadi tragedi yang memilukan karena harus ditebus oleh jatuhnya korban jiwa dan rusaknya sendi-sendi harmoni dan toleransi.

Karena itu, secara bijak dan tepat kita harus segera menyudahi salah pengertian dan benturan sosial yang bisa membahayakan kerukunan kita sebagai bangsa.

Ke depan, kita mesti memiliki kesadaran dan tekad yang kuat untuk menjernihkan kembali riak-riak sosial yang terjadi di pengujung tahun 2016 yang lalu itu. Mari kita petik pelajarannya dan kemudian bergerak maju (move on).

Kita diingatkan bahwa dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk, harus dimiliki kepekaan yang tinggi untuk tidak melukai perasaan saudara-saudara kita yang kebetulan berbeda dalam keyakinan berikut sistem nilainya.

Kita juga harus ingat, kebinekaan yang di satu sisi adalah rahmat tetapi di sisi lain menghadirkan kerawanan tersebut harus terus-menerus kita rawat dan kelola baik-baik. Semua bertanggung jawab dan semua menjadi bagian dalam merawat kebinekaan ini. Inilah yang utama. Tak ada resep yang ajaib.

Peluang ekonomi 2017

Dalam artikel yang saya tulis dan dimuat harian Kompas pada 2 Januari 2017, saya telah menyampaikan pandangan saya tentang perkembangan lingkungan strategis dan outlook 2017. Dalam tulisan itu saya kedepankan berbagai kecenderungan, unknowns (hal-hal yang tidak kita ketahui), dan juga game changers (pengubah jalannya sejarah).

Di samping itu, juga saya angkat perkembangan geopolitik dan geoekonomi, yang terjadi pada tingkat global ataupun kawasan, yang berpengaruh pada negara kita, Indonesia.

Dengan berbagai outlook tentang apa yang bakal terjadi pada 2017, Indonesia bukan hanya sekadar mempersiapkan diri, melainkan harus menentukan sasaran-sasaran strategis dan arah kebijakan (policy direction) agar Indonesia sukses dalam mengarungi tahun 2017.

Diperlukan kecerdasan dan kecermatan bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani (civil society) untuk menetapkan strategi dan menjalankan aksi-aksi nyata. Pilihan sering tidak mudah. Namun, dengan memahami tantangan dan peluang yang tersedia, Indonesia bisa melakukan langkah-langkah yang tepat dan efektif.

Menurut pandangan saya, prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo masih tetap pada pemulihan ekonomi nasional.

Mengapa? Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen berturut-turut tiga tahun terakhir, penerimaan negara menurun secara signifikan karena penerimaan pajak juga menurun. Hal ini wajar karena sektor riil dan dunia usaha mendapatkan tekanan serius. Akibatnya, tak mudah untuk memberikan stimulus fiskal untuk menggenjot pertumbuhan karena bisa-bisa berakibat terhadap membengkaknya utang negara.

Daya beli masyarakat juga menurun sehingga golongan kurang mampu sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inflasi kita memang tergolong rendah, tetapi itu semua akibat menurunnya permintaan (demand).

Masih susahnya orang mendapatkan pekerjaan juga menambah tekanan ekonomi pada tingkat rumah tangga.

Peluang ekonomi yang tersedia pada 2017 adalah perkiraan membaiknya harga komoditas pertanian, pertambangan, dan perminyakan. Diharapkan penerimaan negara dapat ditingkatkan.

Namun, sebagai catatan, jika harga minyak terus meningkat hingga mencapai 70 dollar AS per barrel, otomatis harga BBM akan naik. Jika harga BBM harus dinaikkan, pemerintah perlu mempersiapkan prakondisi sosial baik-baik, termasuk mental masyarakat kita.

Peluang yang lain adalah di bidang investasi. Mengingat pasar domestik kita terus tumbuh, kita bisa menarik lebih banyak investor.

Jika investasi dapat kita tingkatkan, sumbangannya terhadap pertumbuhan akan nyata mengingat belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga masih terbatas. Namun, perlu diingat, investasi akan mencari pasar yang reliable di negara yang aman dan stabil.

Itulah sebabnya, di bagian awal tulisan ini saya sungguh ingin ketegangan sosial-politik yang terjadi pada akhir 2016 bisa diakhiri sehingga investor tak ragu dan takut menanamkan modalnya di Indonesia.

Taraf hidup dan kesejahteraan

Pembangunan ekonomi haruslah bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, jika pemerintahan Presiden Jokowi meniatkan memulihkan dan meningkatkan perekonomian hingga 2019, sasaran strategis dan arah kebijakan harus dirumuskan dengan baik.

Tentunya yang dikejar bukanlah hanya pembangunan yang serba benda, misalnya infrastruktur fisik. Pembangunan berkelanjutan abad ke-21 mencakup pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial (equity), dan pemeliharaan lingkungan. Karena itu, sejak awal perlu ditetapkan perimbangan yang tepat di dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan.

Contohnya, anggaran untuk infrastruktur tidaklah boleh meniadakan anggaran untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Kalau hal itu dapat dicapai, dalam keadaan sesulit apa pun, masyarakat tidak akan "memberontak" karena mereka merasa tidak ditinggalkan.

Ketimpangan sosial-ekonomi juga tidak akan menjadi-jadi. Prioritas untuk membangun sumber daya manusia, termasuk penguasaan teknologi dan inovasi juga diperlukan, karena human capital yang andal inilah yang akan menjadi motor penggerak pembangunan jangka panjang.

Sebagai seorang yang pernah bertugas selama tujuh tahun di jajaran pemerintahan sebelumnya dan hampir lima tahun menjadi pejabat senior di Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah sosok yang tepat untuk membantu Presiden Jokowi dalam menentukan kebijakan dasar ekonomi ke depan, sejiwa dengan green economy dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang kini dianut bangsa-bangsa sedunia.

Elemen dan dimensi kehidupan bangsa tentulah bukan hanya berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan pula ruang yang cukup bagi rakyat untuk berekspresi dan ikut serta dalam menentukan nasib dan masa depannya.

Indonesia 2017 dan ke depannya haruslah memastikan bahwa baik ekonomi maupun demokrasi terus tumbuh dan mekar. Dahulu, pada era Orde Lama dan era Orde Baru kita seolah harus memilih, ekonomi atau demokrasi. Saya harus mengatakan bahwa mitos itu telah kita patahkan.

Pada era Reformasi, utamanya 10 tahun ketika saya dan kawan-kawan diberikan amanah untuk mengelola kehidupan bangsa, ekonomi dan demokrasi kita tumbuh secara bergandengan.

Meskipun di sana-sini masih ada persoalan, ekonomi kita tumbuh rata-rata sekitar 6 persen dan termasuk peringkat atas di antara sesama anggota G-20.

Sejarah juga membuktikan, pertumbuhan itu kita capai tanpa harus meminggirkan hak politik dan demokrasi. Adalah benar bahwa kebebasan dan penggunaan HAM tak boleh absolut dan melampaui batas dan adalah benar pula jika untuk kepentingan umum negara dan pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan, tetapi bagaimanapun nilai-nilai demokrasi harus tetap hidup.

Yang paling merugi adalah ketika demokrasi tidak hidup, ekonomi dan kesejahteraan rakyat pun tidak didapatkan.

Saya yakin kita bisa mewujudkan dua sasaran kembar itu. Saya amat tahu, di pihak Presiden Jokowi banyak pencinta dan pejuang demokrasi dan HAM. Dengan senang hati pastilah mereka ingin bersama-sama Presiden kita menghidupkan demokrasi di negeri ini.

Dunia dan kawasan kita akan tetap dinamis. Demikian pula keadaan dalam negeri sendiri. Namun, kita harus menjadi bangsa pemenang dan bukan bangsa yang kalah. Untuk itu, diperlukan sikap dan tindakan yang adaptif dan antisipatif, di atas nilai, prinsip, dan kerangka bernegara yang kita anut.

Mari kita doakan agar Presiden Jokowi senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, agar senantiasa sukses dalam memimpin kita semua, menuju Indonesia yang lebih maju, adil, rukun dan damai, demokratis dan sejahtera.(pd/kompas/bh/sya)

Penulis adalah Presiden Republik Indonesia ke-6 (2004-2014) dan Ketua Umum Partai Demokrat



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Turunnya Etika Politik Para Elit Politik
  Zulkifli Hasan Hapus Kesan Tidak Ada Pejabat yang Bela Rakyat
  Anggota DPR: Perempuan Harus Masuk dalam Sistem Politik
  DPR Dorong Peningkatan Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik
  Amien Rais: Politik Harus Didudukan Sesuai dengan Porsinya
 
ads

  Berita Utama
Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017

Koarmabar TNI AL Gelar Latihan Siaga Tempur di Perairan Natuna

Deklarasi Arus Baru Ekonomi Indonesia pada KEU Jadi Momentum Penguatan Basis Perekonomian

DPO Kasus Mega Pungli, Ketua Komura Jafar Abdul Gafar Ditangkap Mabes Polri di Jakarta

 

  Berita Terkini
 
Pangkoopsau II Pimpin Sertijab 9 Pejabat di Jajaran Makoopsau II

DHO WNA Nigeria Pemilik Sabu 2 Kg dari China Tewas di Tembak Polisi

Dirjen Pemasyarakatan: Lapas Kita Belum Sanggup Penuhi Kebutuhan Biologis Narapidana

Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017

Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1438 H di Mabes TNI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2