Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Ulama
SBY: Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama
2018-01-21 20:25:16
 

SBY saat menjadi narasumber peringatan milad ke 50 Pesantren Daar El Qolam, Tangerang, Banten, Sabtu (20/1).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY meminta Pemerintah agar tak mudah melakukan pemidanaan terhadap para pendakwah dan kiai lewat dugaan ujaran kebencian. Upaya mediasi dan saling mengingatkan lebih disarankan.

"Pemerintah jangan sedikit-sedikit, dengan mudah mengkriminalisasi, memanggil, seolah-olah dianggap kejahatan. Saya kira bisa dengan saling mengingatkan agar tidak jadi kasus itu," ujarnya, dalam gelaran Milad ke-50 Pondok Pesantren Daar el-Qolam, di Jayanti, Tangerang, Banten, Sabtu (20/1).

Pandangannya tersebut terkait dengan pengakuan beberapa ulama dan kiai yang merasa mudah dikriminalkan melalui delik ujaran kebencian. Menurut SBY, pemimpin negara dan ulama harusnya satu, bukan malah menjadi musuh.


"Kalau dianggap ucapan Anda (ulama dan kiai) bisa dikriminalkan, menurut saya, pendakwah, ulama, tentu tahu batasnya. Selama tidak melanggar konstitusi, maka tidak boleh terlalu cepat (dianggap) melanggar hukum," ucap dia.

SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mengakui pentingnya penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

"(Tapi) jangan terlalu dikekang, disalahkan, kalau mereka (rakyat) berbicara. Ini harapan rakyat, bukan pandangan SBY, tapi (pandangan) saudara-saudara kita," dalihnya.

Dia juga mengingatkan soal kemungkinan banyaknya isu toleransi dan kebhinnekaan jelang tahun politik, tahun 2019. SBY meminta Pemerintah tak mudah untuk melontarkan tudingan intoleran, anti-kebhinnekaan, ataupun radikal. Sebab, hal itu bisa saja terjadi di semua kelompok dan agama.


"Jangan terlalu cepat menuduh ini tidak bhineka, ini radikal, seterusnya," kata dia. "Tujuannya adalah menyatukan. Lebih baik dibimbing supaya enggak benturan," imbuh SBY.

Terkait hal tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan di era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri ini menyebut bahwa Indonesia harus mencontohkan sikap yang mencerminkan Islam yang sebenarnya kepada negara lain. Hal ini berguna untuk menangkal gejala ketakutan terhadap islam atau islamophobia di dunia.

"Kita harus memberi contoh bagaimana Islam yang benar sesuai dengan firman Allah. Kalau dijalankan, gelombang islamophobia bisa diredam," tutup SBY.

Diketahui, ustaz Zulkifli Muhammad Ali tengah diperiksa di Bareskrim Polri dalam kasus ujaran kebencian. Dia diduga melontarkan informasi keliru soal proyek e-KTP yang disebutnya digarap di Prancis dan China, serta akan digunakan oleh "orang-orang sipit", dalam sebuah ceramahnya.

Selain itu, Rizieq Shihab, pimpinan Front Pembela Islam (FPI), lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten pornografi.

Pada dua kasus ini, Polri sudah membantah melakukan kriminalisasi ulama. Proses hukum dilakukan karena ada bukti terjadinya pelanggaran pidana.(arh/CNNIndonesia/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ulama
 
  Ketua DPR Berharap Ulama Jaga Kerukunan Umat Jelang Pesta Demokrasi
  Din Syamsuddin Minta Kepolisian Transparan Mengusut Penyerangan Tokoh-Tokoh Agama
  Ketua DPR Kutuk Aksi Kekerasan Menimpa Pimpinan Ponpes di Jawa Timur
  HNW Sesalkan Teror ke Ulama Padahal Ulama Punya Peran Besar pada Indonesia
  SBY: Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur

Demo Jamper Tuntut Kajari Tuntaskan Tunggakan Kasus dan Kembalikan Aset Komura

Tim Mabes Polri Periksa Kejiwaan Pelaku Penyerangan Polsek Maro Sebo Jambi

Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal

Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2