Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
SBY Tak Ingin Penyakit Masa Lalu Menghinggapi Indonesia
2017-09-10 06:30:08
 

Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berpidato memperingati HUT ke-16 Partai Demokrat, yang bertepatan dengan HUT ke-68 SBY, di kediamannya, Puri Cikeas, Kab Bogor, Jawa Barat, Sabtu 9 September 2017.(tFoto: witter/@hincapandjaitan)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) tak ingin penyakit masa lalu yang pernah terjadi kembali menghinggapi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan SBY saat menyampaikan pidato dalam acara syukuran hari ulang tahunnya yang ke-68 sekaligus syukuran hari ulang tahun ke-16 Partai Demokrat, di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu (9/9).

SBY menjelaskan, penyakit masa lalu tersebut, yakni kondisi politik, sosial, hukum dan ekonomi yang secara komulatif terbentuk sejak Indonesia merdeka.

SBY mengatakan, Indonesia patut melakukan refleksi sejarahnya. Sebab, pada Mei 2018, adalah genap 20 tahun reformasi Indonesia.

SBY mengingatkan, dahulu Indonesia mengalami krisis besar, dan nyaris menjadi negara gagal.

Presiden ke-enam RI itu menjabarkan beberapa penyebab krisis itu dan tuntutan saat ini.

"Di masa silam kita harus memilih. Pilih Ekonomi atau pilih demokrasi," kata SBY.

Sekarang, lanjut SBY, negara mesti bisa menghadirkan kedua-duanya. Ekonomi negara, menurut dia, makin kuat merata dan tidak merusak lingkungan hidup.

Namun tetap menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi.

Di masa silam, lanjut SBY, seolah kita harus memilih stabilitas politik dan keamanan atau kebebasan.

"Sekarang, negara mesti bisa menjamin tegaknya stabilitas politik dan keamanan tanpa harus menghilangkan hak rakyat untuk dapat menyampaikan pandangan dan suaranya," ujar SBY.

Di masa silam rakyat diminta sabar dan mau menerima keadaan pembangunan yang belum merata, karena negara harus meningkatkan dulu pertumbuhan ekonominya.

Di masa silam dalam kehidupan dalam kehidupan politik, aparat negara termasuk TNI, Polri dan BIN, sering tidak netral dan berpihak kepada penguasa dan partai politik tertentu.

"Sekarang, sesuai amanah reformasi, rakyat menghendaki negaranya adil. TNI, Polri serta BIN menjadi milik semua, milik rakyat Indonesia dan tidak menjadi perpanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu," ujar SBY.

Di masa silam, lanjut SBY lagi, pemilihan umum dan pilkada dinilai tidak adil dan tidak demokratis karena aparat negara termasuk TNI, Polri dan BIN berpihak alias tidak netral.

Namun, sekarang dalam pemilu dan pilkada, SBY menyatakan, rakyat menghendaki semua aparat negara tidak digunakan untuk memenangkan partai politik atau pihak tertentu semata.
"Biarlah para kandidat dan partai politik berkompetisi secara sehat, fairdan demokratis," ujar SBY.

SBY menambahkan, dahulu kemerdekaan pers sangat dikontrol bahkan dibatasi. Media sering menjadi corong negara dan lebih menyuarakan kepentingan penguasa.

"Sekarang rakyat menghendaki pers dan media masa benar-benar adil menjadi pilar demokrasi yang tangguh dan ikut mengangkat perasaan dan suara rakyat," ujar SBY.

Adapun dalam hal penegakan hukum, di masa silam sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum juga terkesan nuansa tebang pilihnya.

Berbeda sekarang, SBY mengatakan, rakyat menghendaki penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih, serta bebas dari intervensi pihak manapun.

"Di masa silam, negara dinilai kurang gigih dalam memberantas korupsi. Sementara kolusi antara dunia bisnis dengan politik subur. Sekarang rakyat ingin negaranya makin bersih. Pemerintahannya makin transparan dan akuntabel," ujar SBY.

Karenanya, kolusi di dunia bisnis dan politik yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, menurut SBY, harus ditiadakan.

"Semua hal yang saya sampaikan tadi yang hakekatnya merupakan penyakit-penyakit politik, sosial, hukum, dan ekonomi, yang diderita bangsa kita, yang secara komulatif terbentuk sejak Indonesia merdeka, itulah yang membuat negara kita dulu mengalami krisis," ujar SBY.

Karenanya reformasi dan transformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 itu, lanjut SBY, tiada lain untuk menghilangkan dan mengenyahkan berbagai penyakit tadi.

"Tugas besar kita kedepan ini semua penyakit itu harus kita singkirkan dan jangan sampai masyarakat dan bangsa kita dihinggapi kembali," ujar SBY.

Ia mengakui tidak selalu mudah membuat Indonesia menjadi negara yang benar-benar aman dan damai adil demokratis dan sejahtera.

Termasuk terbebasnya dari serangan penyakit-penyakit tadi.

Namun, semua pemimpin pemerintah dan setiap generasi, menurut SBY, bertangggungjawab dan memiliki kewajiban untuk membuat Indonesia semakin baik.

"Karenanya melalui mimbar ini saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya," ujar SBY.(rb/sg/kompas/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  AHY: Jabatan Penting tapi Bukan Segalanya
  SBY Tak Ingin Penyakit Masa Lalu Menghinggapi Indonesia
  Jangan Jadi Bangsa Cengeng dan Mudah Menyalahkan
  Demokrat Bali Siap Dukung Agus Yudhoyono Jadi Capres 2019
  BMD Unjuk Rasa Jaga Kehormatan SBY
 
ads

  Berita Utama
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI

Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

 

  Berita Terkini
 
Komisaris dan Direktur Asuransi Bumi Asih Jaya di Tahan Polisi

Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat

Diduga Ditipu, Kangen Band Segera Polisikan Label Rekaman

Amien Rais Curiga dengan Jokowi dan Minta Pelototi Ribka Tjiptaning

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2