Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Jakarta
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
2018-01-19 02:36:52
 

Tampak saat acara dimulainya pembangunan Rumah DP O Rupiah upaya menunaikan janjinkampanye Anies Sandi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada hari Kamis (17/1) memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah down payment (DP) 0 persen.

Lokasi Groundbreaking dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.' pembangunan program rumah DP Nol Rupiah upaya menunaikan janjinkampanye Anies Sandi.

Sebagai tahap awal, rumah DP Nol Rupiah ini dibangun di atas lahan milik PD Pembangunan Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Agustino Dharmawan mengatakan, untuk memiliki rumah ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon konsumen.

"Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang paling utama calon pembeli harus memiliki KTP DKI," kata Agustino, Kamis (18/1).

Agustino melanjutkan syarat kedua yang harus dipenuhi yakni memiliki surat keterangan dari pengurs RT, RW dan lurah setempat. Dalam surat tersebut disebutkan, calon konsumen berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki hunian.

"Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan skema dari FLPP," sambungnya.

Ia menjelaskan, nantinya rumah DP Nol Rupiah dijual dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk.

FLPP merupakan pembiayaan perumahan dengan skema subsidi atas kerja sama pemerintah daerah dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut. Bunga yang ditawarkan cukup rendah, yakni lima persen dan flat selama jangka waktu cicilan hingga 20 tahun.

Agustino menambahkan, dalam program ini, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung besaran DP dan bunga calon konsumen. Subsidi DP ditargetkan sebesar satu persen. Sementara subsidi bunga sebesar lima persen per tahun.

Berikut persyaratan lengkap yang harus dipenuhi masyarakat untuk memiliki rumah DP Nol Rupiah:

-Penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di DKI Jakarta.

Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah; Penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi dari pemerintah untuk kepemilikan rumah.

-Memiliki gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun.

-Memiliki masa kerja atau usaha minimal satu tahun. Memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, program rumah DP Nol Rupiah sebagai bagian dari upaya meminimalisir kesenjangan ekonomi. Dengan program ini, kata Anies, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berkesempatan memiliki rumah.

"Kita ingin sekali mereka yang tinggal di Jakarta hak asasinya dipenuhi, salah satunya kepemilikan rumah," ujarnya, Kamis (18/1).

Menurut Anies, selama ini yang sanggup mengakses kredit kepemilikan rumah adalah warga berpenghasilan baik. Sedangkan warga yang tergolong MBR baru mampu mengakses kredit kendaraan roda dua.

Kondisi seperti ini, lanjut Anies, makin memperlebar kesenjangan antara MBR dan kelompok yang berpenghasilan baik. Sebab, aset kelompok MBR berupa kendaraan terus mengalami depresi sedangkan masyarakat berpenghasilan baik yang memiliki aset rumah, harganya terus meningkat.

Karena itu, program kepemilikan rumah DP Nol Rupiah diharapkan bisa memberikan fasilitas MBR memiliki rumah. Dengan begitu, mereka juga berkesempatan memiliki aset yang terus mengalami apresiasi.

"Ketika bisa punya properti di Jakarta mereka terbawa ekskalator kesejahteraan. Rumus sederhana ini mudah-mudahan bisa mengecilkan ketimpangan," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Pembongkaran JPO Bundaran HI, Jalan MH Thamrin akan Ditutup Sementara
  Roadshow Serikat Saudagar Nusantara Dorong Pelajar dan Mahasiswa untuk Berwirausaha
  Revitalisasi Lapangan Banteng Selesai, Mari Rawat Bersama dengan Hati
  Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif dan Uji Coba OK OTrip akan Diperpanjang
  Sepeda Motor Dilarang Melintas JLNT Tanah Abang - Kampung Melayu
 
ads

  Berita Utama
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional

Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa

Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania

Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah

Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'

Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2