Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    

Sebelas Tahun Lagi, Hutan Sumatera Bakal Hilang
Thursday 03 Nov 2011 00:58:51
 

Ilustrasi hutan kawasan konservasi yang rusak (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Salah satu Lembaga PBB, Unesco memasukkan hutan tropis Sumatera kedalam daftar situs dunia yang terancam dalam Bahaya. Hal ini ditetapkan pada 22 Juni 2011 lalu, dalam pertemuan World Heritage Comitee yang berlangsung di Paris.

Dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip situs Global Forest Watch, Unesco menambahkan hutan hujan tropis di Sumatera dalam daftar Situs Dunia Yang Terancam dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger).

Berdasarkan data PBB, menyebutkan pada 2000-2005, rata-rata per hari 5,1 km2 hutan Indonesia hilang atau rusak. Sehingga pada 2007, PBB meramalkan bila hal itu terus berlanjut pada 2022 nanti, berarti hutan di Sumatera akan segera punah.

Saat ini, sudah sebelas negara yang hutannya terancam. Negara tersebut, yakni Afghanistan, Belize, Afrika, Cili, Colombia, Kongo, Mesir, Ethopia, Georgia, Iran, Irak, Yerusalem, Madagascar, Nigeria, Pakistan, Philipina, Senegal, Serbia, Tanzania, Amerika Serikat, Venezuela. Sedangkan yang baru-baru ini adalah Honduras juga Indonesia.

Sebenarnya, hal tersebut bagi Indonesia bukanlah hal yang mengheboh. Pasalnya, pada 2008 lalu, Guninnes World Records pernah memberikan penghargaan kepada negeri ini sebagai perusak hutan tercepat didunia, Namun pada tahun 2010 Laporan state of word forest dan FAO meyebutkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dari 10 negara dengan laju kerusakan tertinggi di dunia.


Seperti diketahui, hutan tropis yang memiliki luas puluhan juta hektare itu, merupakan kawasan bagi 10.000 spesis tanaman, 200 spesies mamalia dan 580 jenis burung. Namun, semuanya itu terncam punah, mengingat banyaknya perusahaan membuka hutan untuk dijadikan perkebunan sawit, pengolahan kertas, pertambangan, pebalakan liar dan sebagainya. (gfw/biz)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada

Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding

Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden

Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2