Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Korupsi
Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi'
2018-03-12 09:04:47
 

Kasus korupsi kepala daerah yang ditengarai untuk pendanaan Pilkada.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hardjuno Wiwoho sebagai Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (GHMS) berpandangan terkait sejumlah oknum pejabat kepala daerah yang terus saja ditangkap karena tersangkut kasus Korupsi, akibat 'bobroknya sistem birokrasi'.

Sejak tahun 2004 - 2017 terdapat 392 Kepala Daerah di Indonesia tersangkut hukum dan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Seperti halnya yang terbaru, Penyidik KPK melakukan OTT serta penahanan terhadap ayah dan anak yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Asrun merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), sedangkan Adriatma Dwi Putra adalah Wali Kota Kendari. maka "Reformasi birokrasi harus ada," tandas Hardjuno di Jakarta, Minggu (11/3).

Pasalnya, sambung Hardjuno melanjutkan bahwa, cara paling mudah bagi mereka yang lakukan penyalahgunaan wewenang, atau kekuasaan yang incumbent.

Melakukan Korupsi, karena pastinya butuh modal besar. Ditambah lagi, mereka
sudah keluar dana besar pas kampanye. "Akhirnya jalan pintas, yah korupsi itu," ungkapnya.

"Sistem reformasi birokrasi diperbaiki kedepan. Saya yakin aparat penegak hukum membantu mewujudkan," timpalnya.

Lebih lanjut, Sekjen Gerakan HMS pun mengingatkan, "KPK lakukan OTT terhadap terduga koruptor maupun kasus suap. Namun, jangan sampai kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi sirna (kabur)," jelasnya.

"Sekalipun uang hasil korupsi, gratifikasi dilkembalikan ke negara, bukan berarti pidananya berhenti. Tentu tetap jalan tindak pidananya. Tidak bisa ditoleransi pokoknya," cetus Hardjuno.

Kemudian, Sekjen Gerakan HMS itu menekankan kelakuan pejabat negara yang tidak amanah harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, tutupnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai
  Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi'
  Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
  Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
  Memecahkan Sandi Korupsi
 
ads

  Berita Utama
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

 

  Berita Terkini
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis

Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon

Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga

BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2