Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Korupsi
Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi'
2018-03-12 09:04:47
 

Kasus korupsi kepala daerah yang ditengarai untuk pendanaan Pilkada.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hardjuno Wiwoho sebagai Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (GHMS) berpandangan terkait sejumlah oknum pejabat kepala daerah yang terus saja ditangkap karena tersangkut kasus Korupsi, akibat 'bobroknya sistem birokrasi'.

Sejak tahun 2004 - 2017 terdapat 392 Kepala Daerah di Indonesia tersangkut hukum dan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Seperti halnya yang terbaru, Penyidik KPK melakukan OTT serta penahanan terhadap ayah dan anak yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Asrun merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), sedangkan Adriatma Dwi Putra adalah Wali Kota Kendari. maka "Reformasi birokrasi harus ada," tandas Hardjuno di Jakarta, Minggu (11/3).

Pasalnya, sambung Hardjuno melanjutkan bahwa, cara paling mudah bagi mereka yang lakukan penyalahgunaan wewenang, atau kekuasaan yang incumbent.

Melakukan Korupsi, karena pastinya butuh modal besar. Ditambah lagi, mereka
sudah keluar dana besar pas kampanye. "Akhirnya jalan pintas, yah korupsi itu," ungkapnya.

"Sistem reformasi birokrasi diperbaiki kedepan. Saya yakin aparat penegak hukum membantu mewujudkan," timpalnya.

Lebih lanjut, Sekjen Gerakan HMS pun mengingatkan, "KPK lakukan OTT terhadap terduga koruptor maupun kasus suap. Namun, jangan sampai kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi sirna (kabur)," jelasnya.

"Sekalipun uang hasil korupsi, gratifikasi dilkembalikan ke negara, bukan berarti pidananya berhenti. Tentu tetap jalan tindak pidananya. Tidak bisa ditoleransi pokoknya," cetus Hardjuno.

Kemudian, Sekjen Gerakan HMS itu menekankan kelakuan pejabat negara yang tidak amanah harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, tutupnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Korupsi
 
  Cegah Korupsi, Ketua DPR Dorong Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai
  Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi'
  Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bersikap Tegas Memberantas Korupsi
  Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
  Memecahkan Sandi Korupsi
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Survei LSI Menangkan Pasangan No 3 Isran Noor - Hadi Mulyadi Pilgub Kaltim 2018

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule

Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2