Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Selama Penyusunan Anggaran, DPR Selalu Terbuka dan Transparan
2017-08-10 17:31:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR yang menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran se-ASEAN versi penelitian Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menjadi kebanggaan tersendiri. Ini menandakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia sudah sangat baik. Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lembaga yang kurang transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk menegaskan bahwa DPR selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang membahas perencanaan keuangan, sehingga hal wajar ketika GIZ menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang paling transparan dalam fungsi budgeting se-ASEAN.

"Kita di peringkat pertama dalam transparansi. Karena dalam prosesnya kita selalu menjalankannya peraturan. Keterbukaan kita tidak hanya pengelolaan anggaran, seluruh kegiatan di DPR selalu terbuka. Ini yang berbeda dengan parlemen di negara lain," ujar Johnson dalam acara Dialektika Demokrasi di Jakarta, Kamis, (10/8)

Johnson menjelaskan keterbukaan DPR terlihat sejak awal-awal ingin menyusun undang-undang yang selalu menghimpun masyarakat sejak proses penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). "Kita sejak penyusunan program legislasi nasional prolegnas) hingga penyusunan dan pengesahan selalu terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi," sambungnya.

Melihat capaian ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin bahwa alam demokrasi Indonesia telah masuk dalam capaian yang hebat sehingga hal ini harus diteruskan. "Dari sisi performancenya demokrasi, kita hargai Indonesia memasuki fase yang hebat," tutur Fahri.

Hal ini pun menepis tudingan publik yang menilai DPR sebagai lembaga yang kurang transparan. Oleh karena itu penilaian objektif sebagaimana yang dilakukan GIZ ini patut diapresiasi agar demokrasi yang berlangsung tidak digiring melalui opini dan asumsi publik yang tidak benar.(hs/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
  Ketua DPR: Citra DPR Semakin Membaik
  DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
  Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya
  Ketua DPR Ungkapkan Tugas Legislasi DPR Masa Sidang IV
 
ads

  Berita Utama
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

 

  Berita Terkini
 
DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2