Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Selama Penyusunan Anggaran, DPR Selalu Terbuka dan Transparan
2017-08-10 17:31:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR yang menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran se-ASEAN versi penelitian Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menjadi kebanggaan tersendiri. Ini menandakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia sudah sangat baik. Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lembaga yang kurang transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk menegaskan bahwa DPR selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang membahas perencanaan keuangan, sehingga hal wajar ketika GIZ menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang paling transparan dalam fungsi budgeting se-ASEAN.

"Kita di peringkat pertama dalam transparansi. Karena dalam prosesnya kita selalu menjalankannya peraturan. Keterbukaan kita tidak hanya pengelolaan anggaran, seluruh kegiatan di DPR selalu terbuka. Ini yang berbeda dengan parlemen di negara lain," ujar Johnson dalam acara Dialektika Demokrasi di Jakarta, Kamis, (10/8)

Johnson menjelaskan keterbukaan DPR terlihat sejak awal-awal ingin menyusun undang-undang yang selalu menghimpun masyarakat sejak proses penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). "Kita sejak penyusunan program legislasi nasional prolegnas) hingga penyusunan dan pengesahan selalu terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi," sambungnya.

Melihat capaian ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin bahwa alam demokrasi Indonesia telah masuk dalam capaian yang hebat sehingga hal ini harus diteruskan. "Dari sisi performancenya demokrasi, kita hargai Indonesia memasuki fase yang hebat," tutur Fahri.

Hal ini pun menepis tudingan publik yang menilai DPR sebagai lembaga yang kurang transparan. Oleh karena itu penilaian objektif sebagaimana yang dilakukan GIZ ini patut diapresiasi agar demokrasi yang berlangsung tidak digiring melalui opini dan asumsi publik yang tidak benar.(hs/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
  Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin
  DPR Sayangkan Sikap Pemerintah Tak Hadir di Forum Parlemen Dunia
  DPR RI Siap Terima Kedatangan Presiden Jokowi
  Selama Penyusunan Anggaran, DPR Selalu Terbuka dan Transparan
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

Jadi yang Ugal-Ugalan Itu, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?

 

  Berita Terkini
 
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Panglima TNI: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

Perppu Ormas Bentuk Kelalaian Pemerintah Membina Ormas

Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2