Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Selama Penyusunan Anggaran, DPR Selalu Terbuka dan Transparan
2017-08-10 17:31:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR yang menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran se-ASEAN versi penelitian Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menjadi kebanggaan tersendiri. Ini menandakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia sudah sangat baik. Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lembaga yang kurang transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk menegaskan bahwa DPR selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang membahas perencanaan keuangan, sehingga hal wajar ketika GIZ menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang paling transparan dalam fungsi budgeting se-ASEAN.

"Kita di peringkat pertama dalam transparansi. Karena dalam prosesnya kita selalu menjalankannya peraturan. Keterbukaan kita tidak hanya pengelolaan anggaran, seluruh kegiatan di DPR selalu terbuka. Ini yang berbeda dengan parlemen di negara lain," ujar Johnson dalam acara Dialektika Demokrasi di Jakarta, Kamis, (10/8)

Johnson menjelaskan keterbukaan DPR terlihat sejak awal-awal ingin menyusun undang-undang yang selalu menghimpun masyarakat sejak proses penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). "Kita sejak penyusunan program legislasi nasional prolegnas) hingga penyusunan dan pengesahan selalu terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi," sambungnya.

Melihat capaian ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin bahwa alam demokrasi Indonesia telah masuk dalam capaian yang hebat sehingga hal ini harus diteruskan. "Dari sisi performancenya demokrasi, kita hargai Indonesia memasuki fase yang hebat," tutur Fahri.

Hal ini pun menepis tudingan publik yang menilai DPR sebagai lembaga yang kurang transparan. Oleh karena itu penilaian objektif sebagaimana yang dilakukan GIZ ini patut diapresiasi agar demokrasi yang berlangsung tidak digiring melalui opini dan asumsi publik yang tidak benar.(hs/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Ketua DPR RI: DPR BUTUH KRITIK !
  MoU Peningkatan Pengamanan Komplek Parlemen Ditandatangani DPR dan Polri
  Indonesia-Saudi Adalah Jangkar Masa Depan Kekuatan Negara Baru
  Selama Tahun 2017 DPR Selesaikan 17 RUU
  Fadli Zon Menjabat Plt Ketua DPR RI
 
ads

  Berita Utama
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP

 

  Berita Terkini
 
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

Bhayangkara FC Melaunching Jersey Baru dan Nama 26 Pemain

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2