Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Yaman
Senat AS: Hentikan Dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam Perang di Yaman
2018-12-16 11:53:10
 

Presiden Trump secara konsisten membela hubungan dengan Arab Saudi.(Foto: twitter)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Senat AS memutuskan untuk tidak lagi mendukung militer ke Arab Saudi dalam konflik Yaman sekaligus menyalahkan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.<

Langkah Senat AS kali ini ditempuh menggunakan instrumen hukum khusus, yaitu Undang-Undang Kewenangan Perang.

UU itu belum pernah dipakai sejak disahkan pada 1973 lampau, berfungsi untuk mengawasi kewenangan presiden jika mengikutsertakan AS dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan legislatif.

Pada pemungutan suara di Senat, sebanyak 56 senator -baik dari Partai Republik maupun Patrtai Demokrat- menyetujui, dan yang menentangnya sebanyak 41 senator.<

Apa yang disepakati Senat?

"Resolusi kewenangan perang" yang disepakati Senat menyeru kepada Presiden Donald Trump untuk menarik mundur semua pasukan AS yang terlibat dalam konflik Yaman, kecuali yang sedang memerangi kelompok ekstrem.

yamanHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionSerangan bom di Yaman, Maret lalu.

Senat juga menyepakati resolusi yang menyebut putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Washington Post, Jamal Khashoggi, pada Oktober lalu.

Kerajaan Arab Saudi, dalam resolusi tersebut, didesak menangkap semua pihak yang bertanggung jawab.

Meski demikian resolusi itu bersifat tidak mengikat, dan belum tentu dijadikan sebagai aturan.

Senator negara bagian Vermont, Bernie Sanders, yang mengusulkan penggunaan UU Kewenangan Perang bersama Senator negara bagian Utah, Mike Lee, menyambut diloloskannya resolusi tersebut.

"Hari ini kami mengatakan kepada pemerintah lalim Arab Saudi bahwa kami tidak akan menjadi bagian dari petualangan militer mereka," ujar Sanders.

Dia menyebut resolusi itu sebagai "sinyal kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak akan akan terus menjadi bagian dari bencana kemanusiaan terburuk di muka bumi."

Senator dari Partai Republik, Bob Corker, mengatakan kepada MSNBC: "Jika putra mahkota diadili di hadapan panel juri, menurut saya, dia akan dinyatakan bersalah dalam 30 menit."

Apakah resolusi ini bisa menjadi aturan mengikat?

Presiden Trump berikrar akan memveto jika resolusi itu hendak diteruskan menjadi aturan mengikat. Lagipula, resolusi itu boleh jadi tidak menembus DPR, yang telah memblokir pemungutan suara mengenai Yaman.

Map showing control of Yemen

Akan tetapi, Senator Sanders memperkirakan resolusi tersebut akan menembus DPR begitu Partai Demokrat secara formal mengambil alih suara mayoritas di badan tersebut pada Januari menyusul kemenangan pada pemilu sela.

Pemerintahan Trump berdalih undang-undang itu akan memberangus sokongan AS kepada koalisi pimpinan Saudi dalam melawan kubu pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.

Para pejabat Gedung Putih selama ini menekankan pentingnya hubungan ekonomi AS dengan Saudi. Dan menurut media AS, penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, punya hubungan dekat dengan putra mahkota.

Bagaimana perkembangan terbaru di Yaman?

Pemerintah Yaman dan kubu pemberontak Houthi sepakat menggelar gencatan senjata di kota pelabuhan Hudaydah- pintu masuk bagi bantuan asing dan impor makanan.

Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan dirinya berharap langkah tersebut merupakan awal untuk mengakhiri konflik bersenjata selama empat tahun terakhir.

Sejak konflik meletup pada 2014 lalu, ribuan warga sipil dibunuh, dan -menurut PBB- sekitar 14 juta orang berada di ambang kelaparan.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Yaman
 
  Senat AS: Hentikan Dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam Perang di Yaman
  Perang di Yaman: 'Bencana Kemanusiaan Terburuk Selama Satu Abad'
  PBB: Korban Tewas Konflik Yaman Lampaui 10.000 Jiwa
  Korban Tewas Serangan Pesta Pernikahan di Yaman Jadi 130 Orang
  KBRI Di Sanaa Terkena Bom, 2 Orang Staf Terluka
 
ads

  Berita Utama
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks

 

  Berita Terkini
 
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK

Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2