Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Kelapa Sawit
Serikat Petani Kelapa Sawit Desak Pemerintah 'Judicial Review' UU Perkebunan No 39 Th 2014 di MK
Tuesday 27 Oct 2015 19:58:33
 

Mansuetus Darto (tengah) selaku perwakilan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) kepada para wartawan saat jumpa pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengungkapkan bahwa wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, banyak terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit baru yang tidak mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU). Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini terjadi hingga menyebabkan kabut asap ditengarai dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tersebut.

Pelanggaran demi pelanggaran oleh perusahaan sawit tanpa HGU tersebut diungkapkan Mansuetus Darto selaku perwakilan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) kepada para wartawan saat jumpa pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).

"Pembakaran hutan yang kini dilakukan sehingga memproduksi asap dan menimbulkan korban jiwa itu, justru indikasinya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU. Karenanya, kami mendesak pemerintah untuk melakukan uji material 'judicial review' Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi," jelas Mansuetus.

Mansuetus juga turut menyampaikan bahwasanya, pembakaran hutan dan pembukaan lahan perkebunan sawit dinilai tidak akan meningkatkan produktivitas kebun Sawit.

Sementara, kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Ibaratnya, hingga saat ini, tercatat sudah lebih dari 400 ribu jiwa manusia menjadi korban asap.

"Pembakaran hutan yang terjadi beberapa waktu ini sangat memiliki korelasi dengan regulasi perundang-undangan tentang perkebunan sawit di Indonesia. Produksi sawit di tingkat petani hanya 14 ton per hektar per tahun," tambahnya lagi.

"Sementara di tingkat perusahaan, produksinya cuma 24 ton setahun. Dan, proses pembukaan lahan tidak menjamin peningkatan produktifitas. Pasalnya, semua ini sangat ada korelasinya terkait regulasi yang ada sesuai perundang-undangan perkebunan sawit yang ada di Indonesia," tandasnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Kelapa Sawit
 
  Sandiaga Uno: Kami 100 Persen Bersama Para Petani Sawit, Ciptakan Green Jobs
  Juru Debat BPN: Petani dan Pengusaha Sawit Awas 'Dibohongi' Jokowi
  M. Nasir Minta Pemerintah Indonesia Stabilkan Harga Sawit
  Dinas Perhubungan Kaur Tak Berdaya terhadap Truk Pengangkut Sawit Lebih Tonase
  Kebijakan Parlemen Uni Eropa Terkait Sawit Rugikan Indonesia
 
ads

  Berita Utama
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka

Prabowo: Tugas sebagai Pemimpin Tidak Sulit, Asalkan Gunakan Akal Sehatmu dan Cintai Rakyatmu

 

  Berita Terkini
 
Keponakan JK, Erwin Aksa Pilih Nonaktif dari Golkar Demi 02 Prabowo-Sandi

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Ethiopian Airlines: Ada 'Kemiripan Jelas' dengan Kecelakaan Lion Air

Prabowo Subianto Terima Gelar Bangsawan Kesultanan Pontianak

Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2