Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Palestina
Seruan Boikot Produk Israel oleh Jokowi akan Makin Memperkeruh Proses Perdamaian
2016-03-10 11:09:44
 

Ilustrasi. Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berdasarkan rilis singkat yang merasa bahwa seruan Boikot Produk Israel oleh Presiden Jokowi malahan akan makin memperkeruh proses perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina.

Soalnya, hal ini sesuai dengan jaminan Presiden Amerika Serikat Obama pada Israel, jika ada yang macam macam dengan Israel maka Amerika akan hadir membela Israel hal ini dikatakan Obama saat membuka kembali 'embargo' pada Iran dan melakukan proses perdamaian di Timur Tengah.

"Terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi di dalam negeri akan memicu gerakan sentimen anti kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Indonesia," ujar Arief Poyuono seraya khawatir, sebagaimana rilis pers yang di terima redaksi di Jakarta, Kamis (10/3).

Menurut Arief Poyuono bahwa, statement (pernyataan) Presiden RI untuk mem'boikot' produk-produk dan menyatakan perang lawan Israel juga bukan menunjukan ciri khas politik luar negeri Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan negoisasi, dibandingkan dengan ancam mengancam dalam turut serta menjaga perdamaian dunia.

Imbasnya, kemungkinan tentu saja statement Presiden RI yang menyerukan Boikot produk-produk Israel dan siap memerangi Israel akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, "Sebab tidaklah dipungkiri bahwa jaringan Ekonomi dunia masih 80% dikuasai jaringan Yahudi yang punya relasi kuat dengan kepentingan negara Israel," paparnya menyambung lagi.

Sekalipun Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dengan negara negara anggota OKI yang masih punya hubungan diplomatik dengan Israel sangat jarang untuk menyerukan Boikot Israel. "Nah statement Presiden ini menunjukan kalau presiden itu tidak menguasai benar tentang situasi politik keamanan di Timur Tengah terutama di Palestina, karena di Palestina saja masih ada konflik antara Faksi Fatah dan Hamas," jelas Ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Ia pun menyarankan, bilamana berniat ingin membantu Palestina, mestinya melakukan terlebih dahulu perdamaian di Palestina dengan menyatukan Hamas dan Fatah, "Lalu damaikan Israel dan Palestina untuk mewujudkan Negara Palestina yang benar-benar berdaulat dan Merdeka," kata Arief Poyuono menyarankan.

Selanjutnya Arief Poyuono masih ingat kalau pada tahun 2006 di Jenewa saat Konfresi Buruh sedunia yang diselengarakan ILO, Ia berupaya mendudukan Dua (2) perwakilan buruh terbesar Israel dan Palestina untuk merintis perdamaian dengan lebih mengedepankan kesamaan nasib sesama kaum Buruh Dan posisi Strategis Buruh dalam sebuah Negara. "Dan mereka bisa memanfaatkan posisi tawar mereka untuk mendamaikan negara mereka. Itulah hal itu bisa dilakukan oleh mereka," pungkasnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Palestina
 
  Harapan Besar Warga Gaza atas Kesepakatan Damai Hamas-Fatah
  Kasus Yerusalem: Palestina Tetap Bekukan Hubungan dengan Israel
  DPR Kecam Tindakan Pelarangan Sholat di Masjid Al-Aqsa
  Ismail Haniya Dipilih sebagai Pemimpin Baru Hamas
  PBB Kutuk Rencana Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

Jadi yang Ugal-Ugalan Itu, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?

 

  Berita Terkini
 
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Panglima TNI: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

Perppu Ormas Bentuk Kelalaian Pemerintah Membina Ormas

Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2