Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
Setahun Kinerja Anies Baswedan, F-PDIP DKI Jakarta: Keberpihakan Rakyat Kecil Masih Sebatas Seolah-olah
2018-10-15 20:08:35
 

Tampak Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta saat menyampaikan rilis 'Apa kabarnya setahun program unggulan Gubernur Anies Baswedan, Senin (15/10).(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatat 6 poin penting yang perlu digarisbawahi terkait kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan 6 poin penting yang berhubungan dengan program unggulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anies Baswedan - Sandiaga Uno itu dirasa belum menyentuh dan memberikan manfaat bagi kepentingan serta kebutuhan sosial ekonomi warga masyarakat DKI Jakarta, bahkan kinerja Pemprov dinilai mengalami kemunduran dibandingkan sebelumnya.

"Menjelang setahun kinerja Anies-Sandi, keberpihakan kepada rakyat kecil masih dalam batas seolah-olah," kata Gembong dalam konferensi pers 'Setahun Anies-Sandi Memimpin Jakarta', di kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (15/10).

Sementara, Dwi Rio Sambodo selaku Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memaparkan 6 poin mengenai 'Apa kabarnya setahun program unggulan Gubernur Anies Baswedan?', diantaranya yakni terkait program-program OK OCE.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti tentang target OK OCE yang belum terpenuhi.

"Program-program OK OCE Gubernur Anies Baswedan gagal total dan tidak mencapai targetnya," tuding Rio, membacakan rilis tertulis tersebut

Kedua, lanjut Rio, program OK-OTrip yang selama ini berjalan menyimpan segudang kendala. Dan ketiga, PDI Perjuangan menganggap program DP nol persen hanya untuk kalangan masyarakat yang mampu. Artinya tidak ada rumah untuk warga miskin.

Keempat, terkait program tak jelas naturalisasi sungai. Kelima, program penggunaan Becak yang kontroversi.

Sehingga Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai kinerja program unggulan Anies-Sandi mengalami kemunduran.

"Kehadiran Aparatur tidak lagi berwibawa seperti sebelumnya, sehingga kepercayaan masyarakat pun mengalami penurunan," pungkasnya.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2