Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Infrastruktur
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
2020-10-20 12:20:45
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap 1 tahun pada pada hari ini (20/10). Salah satu yang menjadi fokus dalam pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastrukturdi seluruh wilayah Tanah Air. Tujuannya, untuk menekan biaya logistik yang begitu tinggi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai bahwa program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah justru salah perencanaan sehingga biaya logistik pun masih tinggi.

"Jadi pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan," katanya kepada SINDOnews, Selasa (20/10).

Ia mengatakan bahwa biaya logistik masih berada di kisaran 23-24% dari produk domestik bruto (PDB). Angka yang masih cukup tinggi itu membuat pembangunan infrastruktur selama ini seperti sia-sia.

"Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia berbiaya tinggi," terangnya.

menyoroti beberapa persoalan di bidang ekonomi. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menyinggung soal nilai utang negara yang terus meningkat dan menjadi warisan bangsa.

Bhima menjelaskan bahwa berdasarkan catatan International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat 6 dalam daftar negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN) tertinggi di dunia. ULN Indonesia tercatat mencapai USD 402 miliar.

Beban ULN tersebut bahkan berpotensi makin membengkak di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) ini. "Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah," terang Bhima dilansir Liputan6.com pada Selasa (20/10).

Diketahui, tahun ini pemerintah telah menerbitkan Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Bhima menjelaskan bahwa hal ini berarti pemerintah mewarisi utang pada generasi ke depan.

"Setiap 1 orang penduduk di era Pemerintahan Jokowi-Maa'ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta," ungkap Bhima. "Itu diambil dari perhitungan utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk."

Lebih lanjut, Bhima tak menyangkal jika beban utang itu akan semakin membesar. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional alami penurunan hingga menyentuh level minus 5,32 persen di kuartal II 2020.

Sementara itu, kesiapan pemerintah dalam hal stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) menghadapi resesi ekonomi hanya 42, persen dari PDB. Angka tersebut relatif lebih kecil dibanding negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 20,8 persen dan Singapura 13 persen.

"Stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, sementara korporasi mendapatkan 24 persen stimulus," papar Bhima. "Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi."

Selain itu, Bhima juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang jor-joran di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merupakan salah satu masalah terbesar. Pasalnya, Bhima menilai program terbilang sia-sia dalam menurunkan ongkos logistik.

Banyak hal yang disoroti oleh para ekonom. Khususnya terkait pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Terkait penanganan pandemi Covid-19, Bhima Yudhistira memberikan sedikit catatan. Penanganan pandemi diharapkannya bisa dipercepat untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Penanganan pandemi yang lambat membuat pertumbuhan eko