Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Omnibus Law
Siap Demo Besar- besaran, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana Besok
2020-10-19 20:05:01
 

Ilustrasi. Tampak massa aksi demonstrasi Mahasiswa menolak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10) lalu.(Foto: BH /zky)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak lima ribu mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diprediksi akan kembali demonstrasi menolak Undang Undang Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada, Selasa (20/10) besok.

Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa ini datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu).

"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Remy, Senin (19/10).

Mahasiswa juga menyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata dan justru menantang masyarakat ke dalam pengadilan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta MK untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU MK, hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review bukan merupakan cara yang efektif," tegasnya.

Demonstrasi ini juga bertepatan dengan satu tahun kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin bangsa Indonesia.

BEM SI mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.

"Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," tegasnya.

Meski begitu, Remy tetap meminta seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi covid-19.

Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.

Selama dipimpin Hamzah Haz, PPP mencapai masa keemasan dengan keberhasilan meraih kursi di DPR terbanyak ketiga hasil Pemilu 1999 dan 2004, setelah Golkar dan PDI Perjuangan.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.

Selama dipimpin Hamzah Haz, PPP mencapai masa keemasan dengan keberhasilan meraih kursi di DPR terbanyak ketiga hasil Pemilu 1999 dan 2004, setelah Golkar dan PDI Perjuangan.

Sementara, pantauan pewarta pada media sosial instagram akun @bem_si pada Senin (19/10) memposting; "SERUAN AKSI NASIONAL"

"Keadaan wilayah seluruh Indonesia kembali memanas pasca disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020.

Meskipun terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia, kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut.

Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi, hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif.

Belum lagi berbagai tindakan represif dari aparat kepolisian pada massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja serta berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja.

Berdasarkan hal tersebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja, serta kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Kami mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti Aksi Nasional yang diadakan pada:

Tanggal: Selasa, 20 Oktober 2020
Waktu: 13.00 WIB
Lokasi: Gruduk Istana Rakyat

#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya

Panjang Umur Perjuangan!

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Hidup Perempuan Indonesia!

Narahubung :
Koordinator Media BEM SI
Andi Khiyar (+6281340836531)

Pict by @masagungwilis
_______________
Tertanda,
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI
Remy Hastian".

(dbs/Suara/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Omnibus Law
 
  FSP Singaperbangsa Perbaiki Permohonan UU Cipta Kerja
  BEM SI Hari Ini Demo di Istana: #MosiTidakPercaya kepada Pemerintah dan Wakil Rakyat
  Penyelenggara Haji dan Umrah Keluhkan Pidana Pada UU Ciptaker
  UU Cipta Kerja No 11/2020 Resmi Berlaku, Namun Ada Salah Ketik. Pengamat: Karena Ugal-ugalan
  Polda Metro Bongkar Kelompok Akun Medsos Penghasut Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja
 
ads1

  Berita Utama
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton

 

ads2

  Berita Terkini
 
Arahan Tegas Kapolri Saat Pimpin Apel Kasatwil 2020

KPK Tangkap Menteri KKP Eddy Prabowo Atas Dugaan Korupsi Ekspor Benur

Aktivis Lingkungan dan Masyarakat Adat Tolak Undangan Jokowi ke Istana

Anggota DPR Sebut, Jokowi Presiden Yang Tak Punya Gagasan Tangani Covid-19, Buktinya..

HNW: Indonesia Tegak Berdiri di Atas Pengorbanan dan Kesepakatan Para Pendiri Bangsa

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2