Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin
2017-09-08 14:27:34
 

World Parliamentary Forum on Sustainable Development atau Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention.(Foto: Istimewa)
 
BALI, Berita HUKUM - Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs & Climate Action), serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan. Tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Karena itu, secara khusus Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Namun, India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya.

"Kita sudah sepakati bersama. Sudah masuk dalam suatu Bali Declaration dari 50 parlemen yang hadir disini, kecuali India," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menutup World Parliamentary Forum yang berlangsung pada 06-07 September 2017 di BNDCC, Bali.

Fadli mengatakan, Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Menurutnya, perbedaan dalam forum merupakan hal yang lumrah dan bagian dari dinamika sebuah forum. Terlebih lagi, dalam sebuah forum parlemen, pasti para delegasi mempunyai sikap masing-masing.

"Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine namun absen dalam pertemuan kali ini," sambung Fadli.

Lebih lanjut, Presiden GOPAC ini menyampaikan, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. "Tak sebatas itu, Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang," tandas Fadli.(tim/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Ketua DPR: Citra DPR Semakin Membaik
  DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
  Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya
  Ketua DPR Ungkapkan Tugas Legislasi DPR Masa Sidang IV
  Ketua DPR RI: DPR BUTUH KRITIK !
 
ads

  Berita Utama
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

 

  Berita Terkini
 
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Mampu Menjaga Netralitas Pilgub Jabar

DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB

Survei dan Simulasi, LSPI: Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah Unggul 54,22 Persen

Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2