Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Dewan Pers
Sidang Perdana Gugatan ke Dewan Pers akan Disidang Hari ini
2018-05-09 06:45:35
 

Tampak Hence Mandagi Ketua Umum SPRI (ketiga kiri) dan Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke (pake Peci) serta Kuasa Hukum Dolfi Rompas, SH, MH (keempat kiri) secara resmi melayangkan gugatan terhadap Dewan Pers atas perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan persidangan terhadap lembaga Dewan Pers atas gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) terkait atas pelanggaran kebijakan atau perbuatan melawan hukum (PMH) lembaga Dewan Pers atas Konstitusi Republik Indonesia dan UU No. 40 tahun 1999.

Sekedar informasi, Persidangan dilaksanakan hari ini, Rabu, (9/5/2018) jam 9.00 WIB. Dari jadwal persidangan gugatan perdata atas PMH Dewan Pers tertera dalam isi surat relaas dengan nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tertanggal 30 April 2018 itu ditandatangani oleh Jurusita Pengganti, Maulidiah Harahap, SH. SPRI dan PPWI adalah yang disebut penggugat nantinya akan melawan lembaga Dewan Pers yang disebut tergugat.

Dalam surat panggilan sidang ditujukan kepada Dolfie Rompas, SH, MH bersama empat anggota team advokat SPRI dan PPWI tersebut, disebutkan bahwa para pengacara ini diharapkan hadir mengikuti persidangan pertama antara kedua pimpinan organisasi SPRI dan PPWI, yang masing-masing diwakili Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sebagai penggugat melawan Dewan Pers sebagai tergugat.

"Gugatan kita terhadap Dewan Pers akan disidang di PN Jakarta Pusat.
Gerakan kita akan maksimal jika semua berpartisipasi hadir meberi penguatan dan meliput langsung di lokasi. Perjuangan ini untuk kepentingan teman-teman wartawan dan media. Jadi mohon dukungan kehadirannya. Terima kasih, Salam perjuangan. SPRI dan PPW," tulis Heintje Mandagie, sebagai Ketum SPRI by WA sebagaimana yang diterima pewarta, Selasa (8/5).

Sementara, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengatakan, "Saya menghimbau agar lembaga Dewan Pers jangan menghindar dari panggilan pengadilan yaa. Mereka harus berani menghadapi persidangan dan mempertanggungjawabkan dugaan PMH yang mereka lakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak, melanggar Konstitutsi, khususnya Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," harap Wilson.

Sebagai tambahan informasi, SPRI dan PPWI membawa data segebok untuk melangsung persidangan gugatannya nanti.(tm/hm/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Dewan Pers
 
  Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
  Dewan Pers Digugat, Saksi Buktikan Kerugian Materil Kebijakan Dewan Pers
  Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  Menkominfo Janji Bawa Masalah Pers Indonesia ke Presiden Jokowi
  Sekber Pers: Kebijakan Dewan Pers Versus Kemerdekaan Pers
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Empat Maskapai Sudah Kantongi Izin Rute Penerbangan Bandara APT Pranoto Samarinda

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2