Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
HAM
Simposium 'Membedah Tragedi Berdarah 1965, Pendekatan Kesejarahan'
2016-04-18 19:42:11
 

Tampak para pembicara dalam acara simposium "Membedah Tragedi Berdarah 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang berlangsung di Hoel Aryaduta, Senin (18/4).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Simposium nasional yang bertajuk, "Membedah Tragedi Berdarah 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang berlangsung di Hoel Aryaduta, Senin (18/4) tetap dilaksanakan. Adapun Simposium tersebut diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB) dan didukung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Sejumlah pejabat pemerintah di antaranya Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung dan Watimpres Sidarto Danusubroto juga hadir dalam pembukaan acara Simposium nasional. Agus Wodjojo selaku Ketua Pengarah Simposium Nasional 65 menyampaikan harapannya, supaya sejarah 1965 dibicarakan secara jujur dan berimbang dalam simposium. "Dengan pendekatan sejarah ini dianggap pendekatan paling jujur tidak hitam putih dan tidak ada sebab tanpa akibat," jelasnya.

Rencananya simposium nasional ini dirancang sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban tragedi tahun 65 untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.

"Disebutkan pula, kenapa harus pemerintah, karena tanpa pemerintah rekomendasi simposium 1965 takan bisa terwujud, begitu juga sebaliknya," ujar Agus Wodjojo dalam sambutannya di Hotel Arya Duta, Senin (18/4).

Soalnya dalam simposium ini akan berbeda dengan diskusi yang lalu, karena tidak eklusif dan dari forum ini bukan untuk mencari yang benar atau salah. "Tapi di balik kebenaran yang kita yakini ada versi lain. Seperti dari yang hadir ada purnawirawan TNI yang menjadi pelaku operasi, ada yang masih tampak gagah. Begitu juga ada korban atau keluarga tapi kita semua sama pada saat awal menyanyikan lagu Indonesia Raya," ungkapnya.

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan) yang turut hadir membantah penyelenggaraan simposium ada pengaruh dari PKI. Ia menyebutkan pelanggaran HAM harus diselesaikan. " Proses kesini tidak mudah, soal beberapa kali pertemuan untuk melaksanakan, dengan latar keinginan pemerintah dimana masalah HAM harus dituntaskan, Termasuk di Papua, dimulai dari tragedi 65 ini pemerintah akan usut pelanggaran tersebut," ujarnya.

Tragedi ini dianggap sebagai pintu masuk menyelesaikan yang lain, Luhut mengatakan bahwa, Agus Wodjojo selaku Ketua Pengarah Simposium Nasional 65 mengusulkan simposium ini, "Kita ini bangsa besar yang harus liaht kekurangan dan kelemahan," papar Menkopolhukam.

Luhut pun merasa yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra, "namun Spirit menyelesaikan jangan berburuk sangka dan jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelomopok lain," himbaunya lagi.

"Berdamai dengan masa lalu kita. kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran kita akan minta maaf ke sana dan kesini. Kami tahu yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini dan tidak rela kalau kita diatur oleh negara lain," sebutnya lagi.

Saya akan mempertaruhkan kredibilitas saya bahwa, simposium ini akan berjalan dengan aman dan ada hasilnya. "Jadi saya kira tidak usah diselesaikan diluar negeri, akan kita selesaikan disini pelanggaran. Kita ini bangsa yang besar dan jernih dalam memandang tragedi 1965," pungkas luhut.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2