Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pendidikan
Soal 5 Hari Sekolah, Seskab: Bukan Dibatalkan Tapi Diperkuat
2017-06-21 04:18:39
 

Seskab, Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/6) sore (Foto: Humas/Oji)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meluruskan kesimpangsiuran informasi soal kebijakan lima hari sekolah atau full day school. Menurutnya, kebijakan terkait hal itu bukan dibatalkan tetapi diperkuat.

"Kemarin kan ada salah paham beberapa mengatakan dibatalkan, seperti itu, sebenarnya tidak dibatalkan tapi diperkuat," kata Pramono kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/6) sore.

Akan diperkuat dengan perpres? "Ya intinya, bahwa itu belum diberlakukan pada saat ini," tegas Pramono.

Mengenai apakah dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai hal itu di revisi, ditunda, Seskab Pramono Anung menegaskan, arahan Presiden sudah jelas. "Kemarin sudah disampaikan oleh Mendikbud maupun Ketua MUI, ya," ujarnya.

Sudah Dilaporkan di Ratas

Pada kesempatan itu Seskab Pramono Anung mengakui jika gagasan full day school atau sekolah lima hari yang dipenuhkan, artinya dipadatkan, dalam Rapat Terbatas (ratas) yang dilakukan bulan Februari tahun 2017, secara prinsip sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Namun ketika Permendikbud itu keluar dan menimbulkan berbagai pro dan kontra, karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal tersebut, menurut Seskab, Presiden Jokowi secara langsung kepada Mendikbud untuk mengevaluasi hal tersebut.

Sekaligus, lanjut Seskab, kalau memang harus diterapkan, karena ini mempunyai pengaruh cakupan yang sangat luas kepada seluruh anak didik, nantinya diatur dalam peraturan yang lebih kuat.

Untuk langkah-langkah selanjutnya, lanjut Seskab, diminta untuk lebih melakukan pendalaman, pematangan, agar betul-betul gagasan ini kalau memang diterapkan tidak lagi menimbulkan pro dan kontra. "Supaya bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.(DNA/FID/JAY/ES/setkab/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Harus Dikawal Khusus
  PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
  Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
  SDN 49 Kaur Terus Berinovasi untuk Menciptakan Keberhasilan Pendidikan
  Pemilihan Rektor Unmul Periode 2018 - 2022 Sah Sudah Sesuai Aturan
 
ads

  Berita Utama
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks

 

  Berita Terkini
 
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK

Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2