Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pendidikan
Soal 5 Hari Sekolah, Seskab: Bukan Dibatalkan Tapi Diperkuat
2017-06-21 04:18:39
 

Seskab, Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/6) sore (Foto: Humas/Oji)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meluruskan kesimpangsiuran informasi soal kebijakan lima hari sekolah atau full day school. Menurutnya, kebijakan terkait hal itu bukan dibatalkan tetapi diperkuat.

"Kemarin kan ada salah paham beberapa mengatakan dibatalkan, seperti itu, sebenarnya tidak dibatalkan tapi diperkuat," kata Pramono kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/6) sore.

Akan diperkuat dengan perpres? "Ya intinya, bahwa itu belum diberlakukan pada saat ini," tegas Pramono.

Mengenai apakah dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai hal itu di revisi, ditunda, Seskab Pramono Anung menegaskan, arahan Presiden sudah jelas. "Kemarin sudah disampaikan oleh Mendikbud maupun Ketua MUI, ya," ujarnya.

Sudah Dilaporkan di Ratas

Pada kesempatan itu Seskab Pramono Anung mengakui jika gagasan full day school atau sekolah lima hari yang dipenuhkan, artinya dipadatkan, dalam Rapat Terbatas (ratas) yang dilakukan bulan Februari tahun 2017, secara prinsip sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Namun ketika Permendikbud itu keluar dan menimbulkan berbagai pro dan kontra, karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal tersebut, menurut Seskab, Presiden Jokowi secara langsung kepada Mendikbud untuk mengevaluasi hal tersebut.

Sekaligus, lanjut Seskab, kalau memang harus diterapkan, karena ini mempunyai pengaruh cakupan yang sangat luas kepada seluruh anak didik, nantinya diatur dalam peraturan yang lebih kuat.

Untuk langkah-langkah selanjutnya, lanjut Seskab, diminta untuk lebih melakukan pendalaman, pematangan, agar betul-betul gagasan ini kalau memang diterapkan tidak lagi menimbulkan pro dan kontra. "Supaya bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.(DNA/FID/JAY/ES/setkab/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  Keberlangsungan SMK Ma'arif Kaur Butuh Perhatian Pemerintah dan Warga NU
  Dana Hibah Kemdikbud Rp2,5 Milyar ke SMK IT Kaur Tuai Pertanyaan Masyarakat
  RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Harus Dikawal Khusus
  PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
  Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
 
ads

  Berita Utama
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

 

  Berita Terkini
 
Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo di Karebosi Makassar Ada Bendera Golkar

Jelang Ujian Nasional IPPNU Kaur Gelar Istiqhotsah Akbar dan Do'a Bersama

Jokowi Dihukum, Survey Diragukan

FKUB Banten Imbau Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai

ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2