Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Presidential Threshold
Soal Pencapresan PT 20%, Yusril: Jangan Ubah Demokrasi Menjadi Oligarki, Ayo Bersikap Gentlemen
2017-10-03 09:57:50
 

Ilustrasi. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan sidang pengujian UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang ambang batas pencaloan presiden atau presidential threshold oleh MK akan digelar mulai, Selasa (3/10) besok. Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk menghadiri sidang pendahuluan itu.

"Sidang MK utk menguji ketentuan tentang presidential threshold akan dimulai besok, Selasa 3/10/2017 jam 11.00 di Gedung MK. Silahkan hadir!," kata Yusril di laman twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Senin (2/9) malam.

Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dengan pengujian Presidential Threshold ini, diriya ingin agar setiap partai peserta pemilu dapat mencalonkan pasangan capresnya sendiri-sendiri.

"Beri kesempatan yang sama kepada semua partai untuk mengajukan pasangan calon presidennya sendiri. Biarkan rakyat menentukan pilihannya," jelasnya.

Pakar hukum tata negara ini mendesak kepada semua pihak jangan sekali-kali mengubah demokrasi menjadi oligarki dan bersikap jantan lah.

"Jangan ubah demokrasi menjadi oligarki! Ayo bersikap gentlemen! Beri kesempatan semua partai untuk ajukan capresnya sendiri-sendiri," pungkasnya.(gurk.ak/abadikini/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Presidential Threshold
 
  Soal Pencapresan PT 20%, Yusril: Jangan Ubah Demokrasi Menjadi Oligarki, Ayo Bersikap Gentlemen
  Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
  SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
  5 Partai Usung Presidential Threshold 25 Persen, Yusril: Mereka Anti Demokrasi!
  Presidential Threshold Tidak Dibutuhkan Lagi
 
ads

  Berita Utama
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Narkoba, Satu Bandar Tewas

Legislator Desak Pemerintah Tuntaskan Kebocoran Pipa Minyak di Balikpapan

Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2