Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Sohibul Anshor: SBY Kritik Rezim Sesuatu yang Lazim dalam Rivalitas Politik
2021-01-11 11:58:18
 

Shohibul Anshor Siregar pengamat Sosial Politik dari UMSU.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan mantan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut utang Indonesia sudah tidak aman, membuat dirinya banjir kritikan dari pendukung Presiden Joko Widodo.

Para pendukung Jokowi menganggap pernyataan tersebut tidak lebih dari sekadar kritik yang sifatnya politis, mengingat Partai Demokrat bentukan SBY menempatkan diri sebagai oposisi.

Kader Partai Demokrat juga tidak kalah garang dalam membela pernyataan SBY dan mengkritik berbagai kebijakan utang luar negeri yang disebut meningkat tajam selama dipimpin Jokowi.

Mereka menilai kritik kepada SBY terutama yang 'menyerang' secara pribadi, merupakan hal yang tidak baik.

Dalam pandangan pengamat Sosial Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Anshor, kritikan SBY tersebut merupakan hal yang lazim. Begitu juga sebaliknya.

"SBY kritik rezim sesuatu yang lazim dalam rivalitas politik. Tidak juga harus dipandang sebelah mata jika ada akademisi mengkritik salah satu dari dua pihak atau keduanya," katanya, Senin (11/1).

Untuk mengakhirinya, ia menyarankan agar kader Partai Demokrat di daerah dapat duduk bersama dengan para akademisi yang dianggap ikut menebar pandangan-pandangan yang tidak edukatif atas kritikan yang disampaikan SBY tersebut.

"Saya sarankan orang-partai di daerah bisa membuka dialog dengan akademisi yang dianggap bicara tak menguntungkan mereka apalagi dipandang tak menebar nilai edukasi. Karena misinformasi atau disinformasi, itu bisa selesai dalam dialog," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

SBY menyebut utang Indonesia sudah tidak aman. Bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB, namun utang yang tercatat hingga November 2020 sebesar Rp 5.910,64 triliun membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan membatasi ruang gerak ekonomi.

Kritik ini menjadi salah satu hal yang ramai jadi pembicaraan di media sosial.

Akademisi di USU, Prof Yusuf L Henuk, dalam cuitannya bahkan menyebut SBY sebagai "Bapak Mangkrak Indonesia" yang tidak pantas mengajari Presiden Joko Widodo.

Kader Partai Demokrat di Sumatera Utara, mengecam cuitan tersebut yang mereka nilai sebagai narasi yang tidak mendidik.(ag/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Usut Tuntas dan Hukum Mati Pelakunya: Setelah Uang Bansos Rakyat Miskin, Giliran Uang Buruh Rp43 Triliun Diduga 'Dirampok'

Pasutri Donny Wijaya dengan Kurnia Mochtar Dibui karena Kasus Tipu Gelap

Ditlantas Polda Metro: Kami akan Koordinasi Pemasangan Kamera E-TLE dengan TransJakarta dan Jalan Tol

Tengku Zulkarnain: Istilah Ekstremis Umumnya Dilontarkan Penjajah

Polda Metro Kirim Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2