Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
2018-05-23 20:39:59
 

Ilustrasi. Undangan sosialisasi Asian Games.(Istimewa)
 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Pelaksanaan Pilgub Sumsel berlangsung panas. Semua Pasangan Calon menggunakan beragam cara untuk meraih kemenangan. Sayangnya, kontestasi Pilkada yang harusnya berlangsung sportif dituding ternoda dengan kegiatan tak patut oleh Gubernur Sumsel. Sosialisasi Asian Games dijadikan ajang kampanye putranya.

Diketahui, beredar surat undangan sosialisasi Asian Games bagi kader Posyandu Balia dan Lansia. Surat dengan kop surat Dinas Kesehatan perihal undangan sosilaiasi Asian Games dan buka bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Menanggapi kasus dugaan kampanye terselubung disayangkan pemerhati Pilkada Sumsel Siti Nur Hastuti. Dia meminta KPU dan Bawaslu untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Sebab undangan sosialisasi Asian Games disinyalir tidak sekali ini saja. Sudah berulang kali dilakukan dan warga yang diundang mengeluh.

"Kita harapkan KPU dan Bawaslu bertindak, mengklarifikasi, jangan sampai ajang olah raga dengan semangat sportifitas tersebut disusupi kepentingan politik. Sungguh ini terlalu," kata Siti dalam keterangannya kepada media, Rabu (23/5).

Melakukan segala cara untuk meraih kemenangan pada Pilgub Sumsel sangat disayangkan. Pelaksaan Pilgub Sumsel harus berjalan sportif dan fair. Kemenangan yang didapat dengan cara-cara licik akan menciderai semangat demokrasi yang selama ini berjalan.

Siti mengimbau pemerintah provinsi untuk menghentikan sosialiasasi Asian Games dengan mengumpulkan banyak orang. Sebab itu sama saja dengan berkampanye.

Hanya saja, karena yang mengundang adalah Gubernur maka isinya adalah sosialisasi. Tapi, tak dipungkiri di sela-sela itu ada ajakan untuk memilih Paslon tertentu.

"Ini yang harus diklarifikasi. KPU dan Bawaslu jangan berdiam diri saja, pungkasnya.(wa/bh/as)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Empat Maskapai Sudah Kantongi Izin Rute Penerbangan Bandara APT Pranoto Samarinda

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2