Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Jokowi
Sri Mulyani dan Janji Asal Janji Jokowi
2020-02-04 01:23:10
 

 
Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan

BERITA MENGEJUTKAN hari ini adalah Sri Mulyani menyatakan janji kampanye Jokowi tentang pemberian uang pengangguran yang didengungkan Jokowi tempo hari adalah janji omong kosong. Apakah janji omong kosong itu? Janji omong kosong adalah janji yang dibuat Jokowi hanya untuk kepentingan kampanye alias memberi harapan palsu pada rakyat.

Harapan palsu karena kemungkinan untuk merealisasikan janji-janji itu jauh dari nyata. Jauh dari nyata karena Jokowi menyadari bahwa tidak ada kemampuan, khususnya pendanaan, bagi perealisasian janji itu.

Lalu apa itu janji palsu? Janji palsu adalah janji yang tidak direalisasikan Jokowi. Jika sebuah janji direalisasikan, tapi tidak berhasil, maka itu bukan janji palsu. Namun, jika sejak awal janji itu sekadar pencipta harapan bagi rakyat, tanpa mungkin merealisasikannya, maka janji itu sejak awal sudah palsu.

Lalu apakah janji Jokowi tentang pra kerja itu janji palsu?

Janji Jokowi pemberian kartu pra kerja adalah satu dari tiga kartu yang dijanjikan Jokowi ketika kampanye. Selain kartu pra kerja adalah KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan Kartu Sembako Murah.

Kartu Pra Kerja ditafsirkan berubah-ubah sejak janji itu dikeluarkan Jokowi kala kampanye itu. Penafsiran awal kartu itu ditujukan kepada 2 juta pencari kerja. Dalam kartu itu akan diberikan uang pengangguran. Tafsir itu berkembang kemudian dengan pernyataan Jokowi paska Pilpres bahwa yang dia maksud adalah kartu itu akan diberikan pada 2 juta pengangguran atau pencari kerja untuk mereka diberikan vokasi/training hingga mereka bisa mendapat kerja.

Penafsiran berkembang lagi bahwa kartu itu akan mempunyai peran selain untuk training juga peserta atau pemilik kartu akan dafat insentif setelah training. Lalu ada penafsiran lain dari Menko PMK, kartu itu akan menyasar ke pengantin yang baru menikah tapi belum memiliki kerja.

Berputar putarnya penafsiran kartu pra kerja itu tentu terkait dengan informasi yang dibocorkan Sri Mulyani bahwa janji Jokowi tentang kartu pra kerja tidak direncanakan sejak awal.

Dalam situasi ekonomi negara yang sulit, dan kegelisahan pembayar pajak atas kehati-hatian penggunaan uang negara, kunci kepercayaan rakyat pada kepemimpinan nasional adalah penyusunan program secara hati-hati.

Uang Rp 10 triliun yang direncanakan untuk Kartu Pra Kerja, akan jadi bumerang, jika uang itu miskelola atau bahkan kalau tidak tepat sasaran.

Tanpa perencanaan yang kuat, yang berbasis pada pencapaian Jokowi pada pemerintahan sebelumnya, maka pemerintah kesulitan menentukan siapa jumlah 2 juta orang yang disasar kartu pra kerja. Karena jumlah pengangguran kaum muda sekitar 61 persen dari total pengangguran terbuka, tahun lalu, sekitar 7 juta jiwa. Artinya sasaran 2 juta dari sekitar 4 juta jiwa. Apakah pemberian kartu memakai metode "lotre"?

Dalam situasi rakyat yang semakin susah saat ini, apalagi program pemangkasan subsidi mulai dijalankan rezim Jokowi, dipastikan pengangguran dan kemiskinan baru akan semakin besar.

Pada Januari, 2019, Kepala Bappenas, Brojonegoro mengatakan ada 53 juta jiwa masyarakat rentan miskin. Namun, pada Januari 2020, World Bank mengatakan ada 115 juta jiwa penduduk rentan miskin. Dengan demikian rencana Kartu Pra Kerja menjadi taruhan besar Jokowi saat ini, untuk benar2 bisa direalisasikan.

Janji Jokowi terkait kartu pra kerja tentu belum dapat dikatakan janji palsu. Namun, janji-janji Jokowi 2014, terlalu banyak yang tidak terealisasi. Antara lain, janji pertumbuhan 7 persen, janji land reform, janji kabinet dan jaksa agung profesional, janji tidak rangkap jabatan, janji berantas korupsi, penuntasan kasus HAM, janji rupiah meroket, janji mengusut pelanggaran HAM masa lalu, dan lain sebagainya.

Kita anggap saja sementara janji Jokowi tentang pra kartu kerja masih omong kosong. Kita perlu menanti apakah janji itu palsu atau tidak.

Bocoran Sri Mulyani

Bocoran Sri Mulyani tentang janji omong kosong Jokowi disampaikan di forum World Bank. Tentu saja kita tidak bisa menyepelekan pembocoran ini diantara orang-orang asing. Misbakhum, anggota DPR RI, misalnya, marah dengan pernyataan Sri Mulyani ini. Menurutnya hal itu tidak pantas dibocorkan orang terdekat Jokowi.

Namun, bagi kita pembocoran informasi ini penting untuk melihat berapa banyak sebenarnya janji janji Jokowi yang mirip Kartu Pra Kerja? Jokowi tidak boleh menjadi pemimpin, yang dalam sindiran SBY beberapa waktu lalu, "jangan jadi pemimpin kumaha engke, tapi engke kumaha" (artinya: pemimpin jangan asal janji).

Untuk itu mungkin Misbakhum dan kalangan DPR RI perlu masuk pada substansi yang diperlukan rakyat. Rakyat butuh apa apa saja yang merupakan janji janji Jokowi yang dianggap Sri Mulyani buat dia sakit perut.

Penutup

Beberapa hari lalu, melalui kejujurannya atau pembocoran sengaja tentang janji Pilpres Jokowi , Sri Mulyani memberitahu forum diskusi World Bank dan rakyat Indonesia bahwa program dan janji-janji Jokowi dalam kampanye banyak yang omong kosong. Omong kosong maksudnya janji itu disampaikan tanpa mempunyai perhitungan dan kelayakan dari seorang presiden sebuah republik. Janji itu hanya untuk sekadar meraup suara. Antara lain program kartu pra kerja.

Hal ini tentu menjadi bencana besar bagi sebuah negara. Sebab, seorang pemimpin negara harus diukur dari "satu kata dengan perbuatan". Kita mengetahui, uang negara Republik Indonesia, sangat tergantung Sri Mulyani, menteri keuangan dan bendahara negara. Sebagai petahana atau inkumben, tentu semua janji Jokowi harus terukur berbasis kemampuan terukur dari pembiayaan.

Untuk melihat berapa banyak janji asal janji atau janji omong kosong Jokowi selama kampanye pilpres lalu, kita berharap keterbukaan lebih jauh dari Sri Mulyani. Atau DPR RI memanggil Sri Mulyani.

Penulis adalah Aktivis Sabang Merauke Circle.(aut/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
  Ruslan Buton, Penulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur Dijemput Tim Gabungan Polri dan TNI
  Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
  Beda Sikap PDIP Dengan Jokowi Sebatas Manuver Pribadi, Bukan Sikap Partai
  Pemenang Lelang Motor Listrik 'Gesits' Jokowi Ditahan?, Ini Penjelasan Polisi
 
ads1

  Berita Utama
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dana Haji Dialihkan Untuk Perkuat Rupiah, Rizal Ramli: Pemerintah Kehabisan Ide, Payah Deh...

Habib Aboebakar Sayangkan Dua Kado Pahit di Hari Lahir Pancasila

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Hartono Tanuwidjaja: Mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Sarang Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan

Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2