Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Perbankan
Standard Chartered Diselidiki terkait Transfer Dana Rp18,9 T 'Nasabah Indonesia terkait Militer'
2017-10-07 04:09:30
 

Standard Chartered melaporkan ke regulator setelah investigasi internal tentang dana transfer nasabah Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered terkait transfer dana dari Guernsey ke Singapura milik nasabah Indonesia, sebagian "terkait dengan militer."

Transfer dana sebesar US$1,4 miliar, (sekitar Rp18,9 triliun) milik nasabah asal Indonesia, dipindahkan pada akhir 2015, sebelum Guernsey menerapkan peraturan pelaporan global untuk data pajak, Common Reporting Standard, pada awal 2016, menurut Bloomberg.<

Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengatakan kepada Kontan pihaknya akan mengejar potensi pajak itu dan telah mengetahui siapa orang di balik transaksi besar itu.

Standard Chartered yang bermarkas di London namun melakukan sebagian besar bisnis di Asia, melakukan kajian internal transaksi dan melaporkan sendiri ke pihak regulator.

Proses transfer di Standard Chartered tengah diperiksa namun pihak regulator keuangan belum menyebutkan apakah karyawan bank berkolusi dengan nasabah untuk menghindari pajak, kata sumber Bloomberg.

Kasus dengan Iran dan suap di Indonesia

kantor Standard Chartered di Hong KongHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionStandard Chartered bermarkas di London namun sebagian besar bisnis di Asia.

Sementara Financial Times menyebutkan "staf bank khawatir transfer nasabah Indonesia kemungkinan memerlukan pemeriksaan lebih rinci karena mereka memiliki kaitan dengan militer dan memiliki aset bernilai puluhan juta dolar, namun pendapatan tahunan mereka hanya puluhan ribu dolar".

StanChart menutup operasi tahun lalu di Guernsey, wilayah Inggris dengan otonomi finansial dan politik sendiri. Guernsey dan wilayah lain di Channel Islands sering digunakan sebagai tempat persembunyian pajak.

Laporan ini merupakan pukulan bagi CEO StanChart, Bill Winters yang menghadapi berbagai masalah dalam dua tahun terakhir, termasuk pelanggaran sanksi Amerika terhadap Iran sampai ke isu suap di Indonesia.

Skandal ini juga membayangi upaya Winters mengangkat kembali reputasi bank ini.

Tahun lalu, Winters menyebut sejumlah staf senior melanggar etika dan menganggap mereka "di atas hukum".

StanChart membayar hampir US$1 juta untuk penyelesaian karena melakukan transaksi ilegal dengan Iran dan karena tidak memperbaiki sistem antiipemutihan uang.(kontan/BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Perbankan
 
  Standard Chartered Diselidiki terkait Transfer Dana Rp18,9 T 'Nasabah Indonesia terkait Militer'
  Perbanas Apresiasi Pendirian LAPSPI untuk Keadilan
  UU Perbankan Terlalu Liberal
  Kehilangan 10 Kilogram Emas, Pedagang Emas Gugat UU Perbankan
  Sigit Purnomo: Dunia Perbankan Tidak Punya Cetak Biru Perbankan Nasional
 
ads

  Berita Utama
Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

 

  Berita Terkini
 
Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

Kapuspen TNI: Panglima TNI Sedianya akan Hadiri Undangan VEOs Pangab AS di Washington DC

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

Lecehkan Profesi Wartawan, MW Warga Samarinda di Polisikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2