Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Media
Supratman Tepis Single Mux Operator Penyiaran Hadirkan Praktik Monopoli
2017-10-04 07:53:14
 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas.(Foto: Ojie/andri)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menepis pandangan bahwa konsep single mux operator dalam draft RUU Penyiaran akan menciptakan praktik monopoli. Sebab, dalam konsep single mux, frekuensi sepenuhnya akan dikelola negara.

"Single mux justru bukan monopoli, sebaliknya justru memberi keadilan bagi masyarakat karena tiap penyelenggara (Lembaga Penyiaran Swasta/LPS) hanya akan diberikan satu kanal, dan setiap kanal berisi 12 channel," tuturnya di sela-sela Rapat Pleno Baleg dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (2/10) malam.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, perbedaan pandangan tentang tata cara perpindahan televisi analog ke digital sangat alot. Sementara hanya ada dua fraksi yang sudah menyampaikan sikapnya, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Menurutnya, penguasaan frekuensi harus diberikan kepada negara (single mux operator), mengingat frekuensi adalah sumber yang alam terbatas.

"Kita tetap konsisten untuk single mux, sementara fraksi golkar mengusulkan hybrid. Namun, Hybrid kan belum dikenal, jadi dibutuhkan sebuah rumusan yang tetap mengatur peran swasta juga bisa terlibat, terutama bagaimana negara memiliki kekuasaan atas frekuensi, sehingga negara tidak dirugikan," jelas politisi Gerindra ini.

"Ada 10 frekuensi yang sudah dikuasai swasta, selebihnya itu 30 akan ditarik dan dikuasai oleh negara," sambungnya.

Sementara, Fraksi Golkar mengusulkan sistem hybrid mux operator dalam sistem imigrasi televisi analog ke digital. Dengan alasan pertimbangan demokrasi penyiaran dan mempertimbangkan kesiapan lembaga penyiaran di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai bentuk satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital.(ann/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Media
 
  Tedjo Edhy Didaulat Jadi Penasehat Sekretariat Bersama Pers Indonesia
  Serangan terhadap Kantor Media Capital Gazette di AS, 5 Orang Tewas
  Sejumlah Pimpinan Organisasi Pers Nyatakan 'Perang' Melawan Kriminalisasi Pers
  Duka Pers di Ujung Ramadhan: Ibu Dimana Ayah?
  Jurnalis Jakarta Pusat Adakan Acara Bincang Kamtibmas Ring 1 dengan 3 Pilar
 
ads

  Berita Utama
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah

Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

 

  Berita Terkini
 
Ketua DPR Dukung Peningkatan Revolusi Industri 4.0

Pendidikan, Kesehatan dan Kepedulian Sosial Merupakan Kebutuhan Dasar Kehidupan

Diduga Jual Bayi, Rumah Penampungan Anak Bunda Teresa Diselidiki

Subdit II Ditreskoba PMJ Gagalkan Peredaran 2.915 Butir Ekstasi Jaringan Internasional

Dispora Kaur Koordinasi dan Singkronisasi Kepemudaan di Bengkulu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2