Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Media Sosial Twitter
Surat Permintaan Resmi Kementerian Kominfo ke Twitter, Inc
Friday 05 Jun 2015 08:07:57
 

Ilustrasi. Tampilan Welcome page twitter.(Foto: twitter.com)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Kamis tanggal (4/6), Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan resmi ke Twitter, Inc. terkait penanganan konten negatif yang ada di social media, khususnya Twitter. Pada surat tersebut disampaikan bahwa telah ditemukan adanya iklan-iklan resmi twitter (promoted tweet) yang berisikan konten dan link-link ke situs nudity dan pornografi, dan banyak sekali ditemukan akun-akun twitter yang mengandung unsur-unsur nudity dan pornografi.

Hal tersebut tentu sangat meresahkan sehingga Kementerian Kominfo meminta agar Twitter membuat kebijakan tegas hal-hal sebagai berikut:

melakukan filtering oleh Twitter sendiri atas kebijakan periklanan dan promoted tweet-nya untuk tidak menempatkan konten negatif menjadi produk yang dipromosikan.

melakukan pendalaman dengan semakin banyaknya akun-akun berisi nudity dan pornografi dan melakukan penghilangan secara total atau membuat agar tidak dapat diakses/ dibuka dari Indonesia terhadap akun-akun apa saja yang memang ditargetkan berisi nudity dan pornografi.

Pada kesempatan surat tersebut, Kementerian Kominfo memberikan data awal sejumlah 415 akun yang terkait dengan konten negatif nudity dan pornografi (ada pemakaian istilah lokal Indonesia) untuk dilakukan pemblokiran/penutupan pada social media Twitter.

Sebagaimana diketahui, konten nudity dan pornografi melanggar aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Demikian siaran pers sebagaimana yang dilasir di situs Kementerian Kominfo pada Kamis (4/6).(kominfo/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'

Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Narkoba, Satu Bandar Tewas

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2