Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Penistaan Agama Islam
Surat Saran Penundaan Sidang Ahok Ditunda, Kapolda: Cuma Saran Boleh Dong
2017-04-09 12:50:58
 

Ilustrasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan serta Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat jumpa pers.(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan membenarkan adanya surat saran penundaan sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kapolda Metro Jaya menilai surat tersebut wajar saja dilayangkan.

"Kan itu cuma saran, namanya saran ya boleh dong," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochammad Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (7/4).

Menurut Iriawan, pengajuan ini dilakukan karena masa Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin dekat. Menurutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila saran yang mereka ajukan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

"Kan sekarang mengarah ke putaran kedua. Jadi saran saya kalau mau dilaksanakan gak masalah," ujarnya.

Pihak kepolisian mengaku belum mendapatkan informasi apakah surat penundaan yang mereka ajukan sudah diterima atau belum oleh pihak PN Jakarta Utara. Ia menyarakan para wartawan untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

"Belum tahu, coba saja tanya langsung ke sana," ucapnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, wajar-wajar saja apabila surat penundaan tersebut diajukan kepolisian. Menurutnya, pengajuan tersebut adalah salah satu upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

"Wajar saja kalau kepolisian melayangkan surat kepada pengadilan negeri," kata Argo.

Kamis (6/4), beredar foto surat penundaan sidang tuntutan perkara Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penistaan agama yang diajukan Polda Metro Jaya. Isi surat itu menyarankan agar pembacaan tuntutan ditunda hingga Pilkada DKI putaran kedua.

"Disarankan kepada ketua agar sidang dengan agenda tuntutan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap Pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua," bunyi surat itu.

Surat yang ditujukan oleh Ketua PN Jakarta Utara itu dibuat pada Selasa (4/4). Di surat tersebut juga dijelaskan, alasan pengajuan penundaan adalah demi menjaga keamanan dan ketertiban.

"Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, dimana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua," bunyi surat itu.

Selain ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, surat itu juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Irwasum Kapolri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Di kanan bawah surat, juga telah ditandatangani Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan.(ath/republika/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi

Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah

Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

 

  Berita Terkini
 
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi

Merajut Pesan Positif Antikorupsi melalui Produk Seni

Untuk Apa Mark Zuckerberg Lepas Saham Facebook Senilai Rp169 Triliun

Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama

Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2