Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demokrasi
Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi
2019-04-17 01:37:44
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: geraldi/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Informasi yang mengabarkan ada banyak surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah tercoblos di Malaysia merupakan pukulan keras dan noda bagi demokrasi Indonesia. Para penyelenggara Pemilu diimbau harus menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Election Visit Indonesia 2019' bersama para delegasi parlemen negara-negara sahabat, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

"Kita berharap jangan ada kecurangan-kecurangan Pemilu yang bisa menimbulkan kegaduhan. Damai bisa terbentuk bila Pemilu itu jujur dan adil. Kalau tidak jujur dan adil itulah yang menimbulkan kegaduhan," tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu dikabarkan ada bungkus plastik hitam di Selangor, Malaysia, yang ditemukan di sebuah ruko berisi surat suara Pilpres yang sudah tercoblos untuk paslon tertentu. Pengawas Pemilu Malaysia yang menemukan itu. Bahkan, ada surat suara Pileg yang juga sudah tercoblos dari partai tertentu. Penyelenggara Pemilu masih terus menyelidiki temuan yang menghebohkan ini.

"Apa yang terjadi di Malaysia menurut saya merupakan pukulan yang keras dan noda bagi demokrasi kita," tandas Fadli. Sementara mengomentari masa tenang jelang Pemilu ini, pihaknya berharap Pemilu bisa berjalan lancar. Ia mengkhawatirkan masyarakat tidak percaya lagi pada penyelenggara Pemilu, karena temuan kecurangan yang masif.

"Pemilu di dalam negeri kita harapkan berjalan lancar. Yang kita khawatirkan hanya kecurangan. Trustmasyarakat kepada penyelenggara dan aparat harus dibangun, supaya yakin bahwa suara mereka rahasia dan tidak diganti-ganti," harap politisi Partai Gerindra itu.(mh/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Jokowi, Indonesia dan Negara Demokrasi Prominen 2019-2024
  Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi
  Jangan Merasa Berkuasa, Yang Gaji Kamu Siapa?
  Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun
  Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
 
ads

  Berita Utama
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

 

  Berita Terkini
 
Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

Kapolres, Dandim Jakpus Gelar Silaturahmi Kamtibnas dengan Warga Papua di Jakarta

Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2