Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
2020-02-16 21:33:23
 

Diskusi terkait survei Indo-Barometer soal 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rokhmin Dahuri mengatakan, 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jangan dijadikan patokan untuk menilai hasil kinerja pemerintah. Melainkan, menurut Dahuri, kinerja pemerintah seharusnya dilihat berdasarkan kebijakan serta program yang dikeluarkan dan manfaatnya bagi publik.

Dahuri menuturkan, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Dia mengatakan, kabinet saat ini juga berbeda dengan kabinet pemerintahan sebelumnya dari berpaku pada kerja menjadi kemajuan bagi negara.

"Jadi kalau saya lihat pemerintahan presiden dan wakil presiden saat ini sudah on the track," kata Dahuri saat hadir sebagai pembicara dalam rilis survei Indo-Barometer, di Jakarta, Minggu (16/2).

Sementara Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia menilai yang terpenting dari 100 hari pemerintahan adalah apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah terkena atau belum ke masyarakat. Amalia mencatat, masih ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan, misal soal BPJS hingga penurunan daya beli masyarakat.

"Misalnya, BPJS dinaikan sehingga ini banyak yang turun ke kelas III, padahal ini masalah mis-manajemen tapi malah dibebankan ke masyarakat, itu pemerintah tega juga ke masyarakat artinya kan," ujarnya.

Lembaga Indobarometer merilis hasil survei mereka terhadap kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja presiden dan wakil presiden serta kabinet Indonesia Maju. Hasil survei disebut bahwa kepuasan publik terhadap kinerja wakil presiden masih berada di bawah 50 persen.

Sebesar 43,7 persen publik mengaku cukup puas dan 5,9 persen sangat puas dengan kinerja wakil presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan 32,7 persen mengaku kurang puas dan 4,8 persen tidak puas sama sekali. Sementara 12,9 persen merespons tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei lembaga itu juga merilis bahwa kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Presiden Joko Widodo sebesar 54,3 persen. Sedangkan 33,8 persen mengaku kurang puas dan 5 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Direktur Indo-Barometer M Qodari menilai wajar adanya selisih perbedaan antara presiden dan wakil presiden dalam tingkat kepuasan masyarakat. Dia mengatakan, posisi presiden yang biasanya lebih menonjol menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan tersebut.

"Pasti memang jomplang antara presiden dan wakil presiden dan biasanya wakil presiden memang lebih rendah, tapi biasanya nggak jauh, tapi ini jauh ya," kata M Qodari.

Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga masih di bawah Wakil Presiden sebelumnya Jusuf Kalla (JK). Dalam survei yang dilakukan Indobarometer 15 hingga 25 Maret 2015, sebesar 51,3 persen publik mengaku cukup puas dengan kinerja wakil kepala pemerintahan.

Sebesar dua persen mengaku sangat puas. Sementara 34,7 persen menyatakan kurang puas dan 4,1 persen tidak puas sama sekali dengan kinerja wakil presiden saat itu. Sedangkan 7,9 persen respon menjawab tidak tahu.

Survei dilakukan pada 9 hingga 15 Januari 2020. Responden diambil dari 34 provinsi secara nasional. Jumlah responden sebanyak 1200 orang dengan margin of eror 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuisioner.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Ketua Fraksi PKS Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
  Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
  Tiga Kesalahan Boni Hargens Dan Isu Kudeta Pemerintahan Jokowi
  Mantan Staf Ahli Panglima TNI Galang Ribuan Dukungan untuk Ruslan Buton
  Ruslan Buton Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri: Hak Tersangka
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan

Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura

Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller

Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2