Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Proyek Kereta Cepat
Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak
2021-10-21 08:33:41
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berpendapat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mendesak untuk segera dioperasikan. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat.

"Program kereta cepat Jakarta-Bandung harus dikaji ulang lebih mendalam agar tidak berdampak terhadap pengurangan sektor-sektor lainnya yang lebih esensial dalam penanganan pandemi Covid-19. Seharusnya, APBN dipergunakan untuk anggaran yang lebih mendesak dalam mempercepat penanganan pandemi," ujar Syarief saat dihubungi Parlementeria, Selasa (19/10).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyatakan, pemerintah dalam program kereta cepat Jakarta-Bandung perlu kehatian-kehatian terlebih sekarang juga sudah tersedia jalan tol Jakarta-Bandung. Jangan sampai nantinya proyek kereta cepat tersebut tidak efisien bahkan terbengkalai seperti LRT Palembang beberapa waktu lalu.

"Terutama, di tengah situasi pandemi banyak anggaran refocusing sehingga lebih baik untuk penanganan pandemi. Masyarakat dalam perjalanan Jakarta-Bandung juga masih bisa menggunakan jalan tol dengan jarak tempuh 2 jam tanpa adanya kemacetan yang berarti," pungkas Syarief.(pun/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Proyek Kereta Cepat
 
  Biaya Kereta Cepat Lebih Mahal dari Laos, Ketua Komisi V: Tidak Profesional
  Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
  Nah.. Keberatan Jonan terhadap Proyek Kereta Cepat Terbukti, Anggaran Membengkak 'Ngemis' ke APBN
  Proyek Kereta Cepat Berubah Dibiayai APBN, Fadli Zon: Sebuah Skandal, Harus Ada Investigasi Serius
  Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat
 
ads1

  Berita Utama
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vespa World Days 2022 Siap Digelar Juni di Bali

Wakil Ketua MPR investasi Telkomsel ke GOTO berpotensi pidana

Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI

Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022

Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2