Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
TKI
TKI Yang Bekerja ke Luar Negeri Harus Bersertifikat
2017-10-30 18:20:45
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah disahkan dan diundangkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri harus bersertifikat. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang juga Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi.

Beberapa hari lalu, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan UU PPMI. UU yang terdiri dari13 Bab dan 91 Pasal ini tinggal menunggu pengesahan dari Presiden Republik Indonesia.

"Dalam UU PPMI ini nantinya para TKI yang mencari kerja di negara luar harus bersertifikat, mereka harus berkontrak kerja, mereka juga harus terlindungi oleh jaminan sosial baik itu di negara luar atau negara ini. Tetapi khusus di Provinsi Kalbar saya kira harus ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (PERMEN)," ujar Dede di Aula Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat (27/10).

Dalam pertemuan tim dengan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan mitra kerja, Komisi IX mendapatkan masukan bahwa untuk daerah-daerah transit dan perbatasan harus ada peraturan khusus agar TKI terdata dengan benar.

"Saya mengapresiasi masukan dari Wakil Gubernur Provinsi Kalbar Christiandy Sanjaya bahwa pemerintah harus membuat peraturan khusus untuk daerah-daerah transit dan perbatasan yang sering dilalui oleh para TKI, agar para TKI terdata dengan benar," paparnya.

"Jadi, jangan sebagai pintu keluar masuk saja tanpa ada database yang baik dan lengkap, karena konteks kita kedepan ini kan zero PRT, artinya tidak ada lagi kita mengirim tenaga kerja yg tidak mempunyai kemampuan dalam bidang PRT," tambanya.

Ia menambahkan bahwa dalam UU PPMI belum ada aturan untuk pemerintah yang daerahnya sebagai pintu keluar masuknya para pencari kerja di luar negeri untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (PERMEN).

UU PPMI hanya menginstruksikan kepada pemerintah daerah sampai ke level desa yang disebut dengan desa migran produktif (migratif). "Memang Provinsi Kalbar tidak termasuk sebagai pengekspor TKI, namun Provinsi Kalbar ini kan daerah transit yg dilewati oleh TKI yang formal maupun ilegal. Sehingga yang harus dilakukan di situ salah satunya yaitu menerapkan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA). Namun selain itu juga harus ada sesuatu yang juga bisa kita jadikan kepedulian kita bersama agar orang yang keluar masuk itu terdata dengan baik," paparnya.(azka/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > TKI
 
  TKI Yang Bekerja ke Luar Negeri Harus Bersertifikat
  Menaker Dinilai Melanggar Hukum terkait Perlindungan Jaminan Sosial TKI oleh BPJS
  Pidato Raja Salman Jadi Payung Hukum Bagi Perlindungan TKI
  Timwas TKI DPR Apresiasi Langkah Menaker Cabut Ijin PJTKI
  Pemerintah Diminta Cabut Kepmen 260 Tahun 2015
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

 

  Berita Terkini
 
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El

Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2