Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pengangguran
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
2017-11-08 08:40:35
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai mulai was-was melihat situasi negeri ini. Bagaimana tidak, terdapat lebih dari 7 juta jiwa penduduk usia produktif mengalami tuna karya atau pengangguran.

Di sisi lain belanja negara tidak mampu terserap dengan baik, alokasi APBN yang jomplang kepada sektor infrastruktur tidak mampu menyerap sepenuhnya penambahan angkatan kerja.

Belum lagi adanya 'serangan' tenaga kerja asing yang memupuskan kesempatan kerja tenaga dalam negeri, hingga persoalan ini mengalami komplikasi.

"Dari total penduduk Indonesia sebanyak 162 juta orang, terdapat 190,59 juta orang usia kerja. Dari total tersebut terdapat 131,55 juta orang angkatan kerja di mana 7,01 juta. Tingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27%. Diploma III (D3) sebesar 6,35%, dan universitas 4,98%," papar dia secara tertulis yang diterima Aktual.com Selasa (7/11).

Dia memperkirakan angka pengangguran ini akan tumbuh makin tinggi, dan dia tidak yakin Presiden Joko Widodo mampu mengatasi persoalan ini dalam waktu relatif cepat.

"Ini sudah ancaman serius Pak Jokowi. Negara yg dipimpin oleh seorang Tukang tidak mampu atur link dan Macth antar pendidikan dan dunia kerja. Sejauh pengalaman saya, dilihat dari perkembangan statistik ini menunjukkan bahwa program kabinet Jokowi ini tidak pro job," ujar dia.

Di antara pembuktian bahwa Jokowi tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan lapangan kerja yakni banyaknya pengusaha ritel gulung tikar.

"Perusahaan-pengusaha ritel dan industri mulai gulung tikar, juga pengeluaran Pemerintah (government expenditure) lebih banyak ke infrastruktur yang justru menyedot lapangan kerja terbatas dan menguntungkan para swasta asing dan kaum oligarki," sesal dia.

Pigai meminta pemerintah lebih cermat, sebab dia memperkirakan pada setiap tahun setidaknya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Sementara rasio lapangan kerja setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyedot 400.000 tenaga kerja.

Artinya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, maka hanya mampu menyerap tenaga kerja 2 juta jiwa.

"Berarti hanya 2 juta orang terserap, sementara pertumbuhan penduduk 4 juta tiap tahun. Kita terlena sementara bahaya mengancam. Kalau tidak mampu, demi NKRI, Bangsa dan Negara lebih terhormat jika tidak berambisi menjadi Presiden tahun 2019," pungkas dia.

Untuk diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 6 November 2017 mengatakan adanya ledakan angka pengangguran sebesar 10.000 jiwa secara year on year pada Agustus 2017.

Diketahui pada tahun lalu penduduk usia produktif menganggur sebesar 7,03 juta jiwa, namun angka tahun ini membengkak menjadi 7,04 juta jiwa.(dd/aktual.co/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Wakapolda Gorontalo Pimpin Upacara HUT Brimob ke 74

Ratusan Advokat Deklarasi Ricardo Simanjuntak dan Melli Darsa Siap Pimpin PERADI 2020 - 2025

Prahara Munaslub GINSI di Bali

Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2