Alasannya," /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Banggar
Tamsil Linrung Ancam Mundur dari DPR
Thursday 29 Sep 2011 17:51:36
 

Tamsil Linrung saat berada di gedung KPK, saat memenuhi panggilan pemeriksaaan kali pertama (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Wakil Ketua Badan Anggar (Banggar) DPR Tamsil Linrung siap mengundurkan diri sebagai pimpinan badan tersebut sekaligus anggota DPR. "Mundur dari pimpinan Banggar boleh, anggota Banggar dan anggota DPR sekalipun," kata Tamsil kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9).

Alasannya, menurut dia, tidak mengetahui secara jelas fungsi kedudukan dirinya dalam Banggar DPR. Ia tidak mengetahui hal apa saja yang tidak boleh disentuhnya. "Disuruh memimpin tapi tidak jelas fungsi kedudukan, tidak dituntaskan dimana masuk ranah tidak boleh disentuh, makanya saya jadi bersikap ragu-ragu untuk kembali berkerja," jelas dia.

Namun, politisi PKS ini berharap penyelidikan kasus yang diduga melibatkan pimpinan Banggar, termasuk dirinya, bisa berlancar. Dirinya pun ini siap mundur kalau memang dikehendaki. "Saya mungkin harus mundur, agar bisa lebih tenang kalau diperiksa kapan saja," selorohnya.

Niat mundur Tamsil tersebut, seperti tidak serius. Pasalnya, hal ini sama sekali belum disampaikan secara resmi, baik kepada pimpinan DPR maupun pimpinan Fraksi PKS DPR. "Saya memang belum menyampaikan niat mundur ini kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan DPR. Baru inisiatif sendiri," jelas mantan kader PAN tersebut.

Tapi, kemungkinan besar niat Tamsil itu akan dilakukannya. Sebab, ia lelah dengan tudingan miring yang mengarah kepada Banggar. Ia disebut-sebut terlibat kasus dugaan suap yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia sendiri sempat mengakui ikut mendorong anggaran Rp 500 miliar Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Transmigrasi masuk APBN Perubahan 2011.

Terkait rencana mundur Tamsil, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, belum mengetahui hal itu. Sebab, hingga kini pimpinan DPR belum menerima surat pengunduran diri darinya. Namun, sikap Tamsil tersebut takkan mempengaruhi pembahasan RAPBN 2012.

"Ya kita ini kan lembaga, tidak tergantung kepada orang per orang. Yang penting bagi lembaga ini kan mekanismenya berjalan. Saya berpendapat dan saya yakin ini diikuti pimpinan yang lain, bahwa ini (pembahasan APBN) harus berjalan terus," jelas politisi PDIP itu.

Sementara itu, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Ahmad Muzani mengatakan, konflik antara Banggar dengan KPK itu, disebabkan oleh aturan main yang terlalu spesifik. Aturan main yang dimaksud adalah UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang memperluas kewenangan kepada Banggar untuk membahas APBN hingga ke satuan III yang lebih rinci.

"Lantaran kewenanganya diperluas itulah, Banggar bisa membahas hingga ke satuan III, artinya sampai pada mata anggaran proyek-proyek di kementerian. Akibat kewenangan yang diperluas itu, Banggar bisa memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proyek-proyek yang ada di kementerian. Sebelumnya, saat masih Panggar (Panitia Anggaran-red), tidak sampai membahas ke satuan III, hanya pagunya saja bukan proyeknya," jelas Muzani.(inc/rob)



 
   Berita Terkait > Banggar
 
  Tamsil Limrung Pastikan Urung Mundur
  Ancaman Mundur Hanya Sekedar Gertakan Tamsil
  Tamsil Linrung Ancam Mundur dari DPR
 
ads1

  Berita Utama
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mau Mobil Matic Tetap Awet Terawat? Ini Cara Mengendarai yang Benar

Satu Tahun Jadi Mendkbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari Serikat Guru

Solusi Kapolda Metro dan Gubernur DKI Jakarta Atasi Keterlibatan Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Kasus Pelecehan Seksual oleh Michael Jackson Kandas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2