Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Radikalisme
Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
2020-02-21 21:59:45
 

Diskusi 'Upaya Peran Pers Mahasiswa dan Generasi Millenial dalam Membendung Paham Radikalisme', di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Budi Setiawan menegaskan bahwa media sosial menjadi sarana yang paling banyak digunakan oleh kelompok penganut radikalisme dan intoleransi untuk menyebarkan paham-paham yang dipastikan melanggar hukum tersebut.

Perwira Tinggi lulusan terbaik Sespimti Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2016 ini menyebutkan berbagai produk propaganda bertebaran di medium tersebut. Adapaun, kata dia, mengusung ideologi khilafah untuk menyudutkan pemerintah merupakan tema yang paling sering disampaikan oleh kelompok terlarang itu.

"Kelompok pro khilafah tersebut menjadikan hoax sebagai strategi yang efektif. Karena mereka berprinsip sedang berperang sehingga boleh melakukan tipu daya dan tipu muslihat termasuk penyebaran berita bohong atau hoax," kata Budi.

Budi menyampaikan hal tersebut dalam diskusi 'Upaya Peran Pers Mahasiswa dan Generasi Millenial dalam Membendung Paham Radikalisme', di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).

Ujaran kebencian (hate speech),menurutnya, melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan dan provokasi bersumber dari hoax tadi, lalu masyarakat menjadi marah, takut dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan kelompok tadi.

Setelah menjadi benci akibat terpapar hoax dan ujaran kebencian di media sosial, menurutnya, seseorang akan cenderung bersikap intoleran, rasis, radikalis, hingga merasa benar sendiri. Akibatnya, apabila mendapati orang atau pihak yang tidak sepaham, dianggapnya sebagai lawan yang harus diserang atau dimusnahkan. "Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya, kebencian terus menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan," ujar Budi.

Atas itu, Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan pencegahan dan menangkal kampanye pro khilafah di berbagai media. "Termasuk media sosial yang tampaknya seolah-olah bebas menyebarkan berbagai hoax dan hasutan," ungkap Budi.

Upaya pencegahan dilakukan Polri, yakni dengan melakukan patroli cyber, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan dan kampanye pemanfaatan internet dengan bijak. Lalu melakukan edukasi dan komunikasi ke penggiat medsos, para netizen, perguruan tinggi, media massa dan lembaga yang terkait, provider seluler dan lainnya. Sehingga, mereka bisa turut berperan mengkampanyekan anti hoax dan menjaga ketertiban bersama. "Juga bersama pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama untuk menjaga ruang publik internet agar sehat," tandas Budi.

Kepolisian juga melakukan upaya pembendungan konten negatif itu. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sehingga patroli cyber bisa dilaksanakan, dan selanjutnya memblokir serta menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoax.

Di samping itu upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan memproses hukum pelaku, juga senantiasa dilakukan. "Untuk itu, peran serta masyarakat dalam upaya Polri tersebut penting artinya, masyarakat menolak hoax, tidak menyebarkan, meneruskan apalagi memproduksi, juga melaporkan segera jika menemukan adanya sebaran berita bohong dan kampanye pro khilafah di media sosial, dan yang terpenting menjalankan fungsi kontrol saling mengingatkan kepada orang terdekat untuk bijak dalam mengelola informasi," pungkasnya. (bh/mos)



 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  'Radikalisme' Upaya Pengalihan Kegagalan Penguasa
  Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
  Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
  Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
  Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Redaksi Suara Papua dan AJI Perbaiki Permohonan Uji UU ITE

Seminar 'Membedah RUU Kejaksaan' terdapat 6 Urgensi dan 4 Kesimpulan

Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Petugas Lapas Kuala Tungkal Jambi Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Pempek

Ketua Barikade 98 Sebut Ada 4 Kelompok Kekuatan Politik Jadi Ancaman Demokrasi Indonesia

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2