Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Peradilan
Tata Tertib Menghadiri Persidangan Sudah Dianulir Tapi Belum Ada Pemberitahuan Resmi dari MA
2020-03-04 20:39:04
 

Tampak informasi Gambar larangan melakukan foto, merekam dan lainnya di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 bagi yang akan melakukan foto, video dan merekam di persidangan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sudah dicabut.

Namun pengumuman larangan tersebut masih tetap melekat didepan pintu-pintu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti halnya pantauan BeritaHUKUM hari ini, Rabu (4/3).

Mengapa masih ada pengumuman tersebut, ketika di konfirmasi, Humas yang juga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Makmur mengatakan bahwa benar pihaknya sudah mengetahui dari pemberitaan mengenai pencabutan larangan tersebut. Tapi belum ada surat atau edaran resmi dari Mahkamah Agung.

"Ada berita surat edaran Dirjen itu sudah dianulir oleh MA. Kita buka situs resmi MA, tidak ada perintah itu. Makanya belum kita cabut pengumuman itu," ujarnya kepada pewarta Berita Hukum, di PN Jakpus, Selasa (3/3).

Padahal, sebelumnya Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memerintahkan Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Prim Haryadi untuk mencabut Surat Edaran Nomor 2 tersebut.

"Ketua MA telah memerintahkan kepada Dirjen Badilum untuk menarik SE tersebut," kata jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro seperti yang dikutip dari detikcom, Jumat (28/2) lalu.

Hal itu dilakukan Ketua MA untuk merespon aspirasi di masyarakat. Di mana aturan itu dinilai tidak selaras dengan semangat keterbukaan peradilan.(bh/ams)




 
   Berita Terkait > Peradilan
 
  Tata Tertib Menghadiri Persidangan Sudah Dianulir Tapi Belum Ada Pemberitahuan Resmi dari MA
  Dahnil: Harus Ada Pengawasan Ketat Terhadap Profesi Peradilan
  Didik Mukrianto: Lembaga Peradilan Harus Ciptakan Peradilan yang Agung
 
ads1

  Berita Utama
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penghentian Program Kartu Prakerja Diapresiasi

2 Provokator Ngajak Nasabah Tarik Dana di 3 Bank Ditangkap Siber Mabes Polri

Polisi Ringkus Pelaku Penyebar Video Viral Karyawan Intip Pelanggan Lewat CCTV

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Ditlantas Polda Metro Gratiskan Biaya Buat SIM 214 Petugas Medis Wisma Atlet Kemayoran

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2