Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus e-KTP
Teguh Juwarno Bantah Tuduhan Jaksa Kasus E-KTP
2017-03-23 12:20:07
 

Ilustrasi. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno.(Foto: Antara/Yudhi Mahatma)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno sebagai Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI menghadiri sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jelang sidang, Teguh kembali membantah dirinya menerima sejumlah uang seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Teguh berkilah, dia hanya bertugas selama 11 bulan di Komisi II DPR, dari 2009 hingga 2010. Selama masa itu, Teguh mengaku tidak pernah mengikuti rapat pembahasan e-KTP.

"Bisa dibuka di notulen saya juga. Saya juga bawa bukti nanti akan saya sampaikan ke majelis," kata Teguh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bungur, Jakarta Pusat, Kamis (23/3).

Bahkan Politikus PAN itu mengklaim sudah digeser ke tempat lain ketika DPR gencar membahas proyek senilai Rp5,9 triliun itu bersama mitra kerjanya yakni Kementerian Dalam Negeri.

"Kan periode saya di Komisi II hanya sebelas bulan," kata Teguh saat ditanyai wartawan.

Dia pun membantah kesaksian Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura, Miryam S Hariyani. Teguh mengaku tidak pernah berbicara dengan Miryam. "Tidak pernah," katanya.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK Eva Yustisiana menyebut nama Teguh dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP pada Kamis (9/3) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Ia disebut menerima aliran dana 167 ribu dolar AS.

Sebelumnya, dalam dakwaan atas Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyebut Teguh kebagian US$167.000 terkait proyek e-KTP.(kanigoro/viva/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus E-KTP
 
  Hakim Tunggal Praperadilan: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK Tidak Sah
  Kronologis dan Curhatan Johannes Marliem Saksi Kunci Kasus E-KTP sebelum Dikabarkan Tewas
  Pasca Penetapan Tersangka, Setya Novanto Siap Ikuti Proses Hukum
  KPK Katakan Penetapan Setnov Tersangka Tidak terkait Pansus
  Komunitas Politik Guntur 49: Tuntut KPK Segera Tuntaskan Mega Korupsi E-KTP !
 
ads

  Berita Utama
Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Minta Kaji Ulang Rencana Kenaikan Tarif Tiket Pesawat

Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri

Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2