Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Amien Rais
Terbukti Memfitnah Amien Rais, Ketua KPK Bakal Dipolisikan
2017-06-17 20:17:59
 

Ilustrasi. Politisi senior Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais saat jumpa pers.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyebutan nama Politisi senior Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais (73) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan korupsi Alat Kesehatan tidak boleh dianggap enteng.

Akibat penyebutan nama sesepuh Muhammadiyah itu dalam surat tuntutan terhadap terdakwa, Amien terlanjur dicap publik menerima dana korupsi.

"Amien Rais adalah tokoh Islam yang dihormati, dicintai rakyat. Tuduhan JPU KPK sangat melukai hati umat Islam. Tindakan semena-mena tersebut harus direspons lewat gerakan protes moral maupun jalur hukum," kata Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, dalam keterangan persnya.

Jika KPK tidak segera minta maaf, ia berjanji melaporkan Ketua KPK ke kepolisian. Hal itu perlu guna mengusut dugaan motif politik yang bertujuan menghasut publik untuk menyudutkan Amien Rais yang juga dikenal sebagai tokoh utama sebagai bapak reformasi di Indonesia.

"KPK harus meminta maaf secara terbuka kepada Amien Rais yang telah dijadikan korban fitnah secara keji..".

"Penistaan kepada Amien Rais tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi. Tapi selaku tokoh Islam, tindakan penghakiman oleh KPK secara langsung telah mengusik nurani umat," tambahnya.

Kemarin, Majelis Hakim perkara korupsi mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan, uang Rp 600 juta dari Yayasan Soetrisno Bachir ke Amien Rais tidak terkait pengadaan Alkes buffer stock anggaran Kementerian Kesehatan 2005.

"Menimbang bahwa mengenai uang yang ditransfer kepada Soetrisno Bachir dan Amien Rais tersebut tidak dapat dipastikan uang tersebut berasal dari proyek alkes atau bukan, maka majelis hakim tidak mempertimbangan lebih lanjut karena tidak relevan dengan perkara terdakwa Siti Fadilah Supari," kata hakim Diah Siti Basariah dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Faizal, penegasan majelis hakim membuktikan KPK telah melakukan fitnah, bertindak konyol, tidak profesional dan sarat dengan intervensi kepentingan politik. Dari kejadian ini bisa dibilang KPK berpotensi menjadi alat pemeras dan intimidasi secara liar.

"Kasus penistaan dan fitnah KPK kepada Amien Rais perlu dibawa ke jalur hukum. Harus dibongkar para dalang dan tangan-tangan jahat yang berada di balik KPK," tutup Faizal.(fb/ald/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Amien Rais
 
  Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut
  Terbukti Memfitnah Amien Rais, Ketua KPK Bakal Dipolisikan
  Din Syamsuddin: Tuduhan JPU KPK Terhadap Amien Rais Sangat Tendensius dan Tidak Etis
  Soetrisno Bachir: Dana ke Amien Rais Adalah Uang Pribadi Tak Ada Kaitan dengan Alkes
  Amien Rais: Tuntutan JPU Malah Membela Ahok
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

Jadi yang Ugal-Ugalan Itu, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?

 

  Berita Terkini
 
Panglima TNI: Jaga Kepercayaan Rakyat Sebagai Ibu Kandung TNI

Majelis Hakim Menolak Keberatan Para Terdakwa Kasus Penyerobotan Tanah di Kobar

Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Panglima TNI: Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2