Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Polisi
Terkait Bentrokan di Mako Brimob, Berikut Tanggapan Sekum PP Muhammadiyah
2018-05-11 00:28:51
 

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bentrokan antara anggota Polisi dengan narapidana di Mako Brimob telah memakan enam korban tewas, lima di antaranya anggota Polisi. Bentrokan berdarah di Mako Brimob terjadi pada Selasa (10/5) malam WIB.

Menanggapi periswita tersebut, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, PP Muhammadiyah dalam hal ini menyampaikan duka cita kepada keluarga mereka yang wafat dalam kerusuhan di Mako Brimob.

"PP Muhammadiyah sangat prihatin atas kekerasan yang terjadi di Mako Brimob. Kejadian itu merupakan tamparan keras bagi aparatur keamanan, khususnya Brimob yang selama ini dianggap sebagai pasukan elit di jajaran kepolisian," ujar Mu'ti ketika dihubungi pada Kamis (10/5).

Mu'ti menyatakan, Kapolri harus segera melalukan evaluasi atas kinerja jajarannya, termasuk penggunaan Mako Brimob sebagai tempat penahanan para tersangka tindak pidana.

"Polisi seharusnya mengedepankan proses investigasi terhadap penyebab kejadian secara seksama dan bijaksana. Keterangan polisi yang simpang siur terkait penyebab kejadian bisa menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat atas profesionalitas Polri sebagai aparatur keamanan," jelas Mu'ti.

Jika ternyata ditemukan kesalahan dan keteledoran sudah seharusnya Kapolri memberikan sanksi yang tegas kepada jajarannya.

"Karena itu tidak seharusnya Polisi langsung menumpahkan tuduhan kepada para tahanan," tegas Mu'ti.

Mu'ti mengungkapkan, bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari ancaman terorisme.

"Peristiwa di Mako Brimob hendaknya menjadi peringatan dan pelajaran bahwa terorisme masih merupakan ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia," ujar Mu'ti.

Mu'ti menilai, terorisme tidak ada kaitan dengan ajaran agama tertentu. Terorisme adalah ekspresi perlawanan dari mereka yang merasa diperlakukan tidak adil.

"Motifnya bisa karena ekonomi, politik, kebudayaan, identitas, dan ideologi baik agama maupun politik," jelas Mu'ti.

Usaha pencegahan dan pemberantasan terorisme harus dilaksanakan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Polisi sebagai aparatur keamanan bertanggung jawab terhadap penindakan.

"Sedangkan untuk pencegahan dapat dilakukan oleh elemen masyarakat termasuk organisasi agama, kepemudaan, media massa, dan sebagainya. Pendekatannya juga harus menyeluruh, baik ekonomi, politik, pendidikan, olah raga, seni-budaya, agama, dan sebagainya," papar Mu'ti.

Mu'ti mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak perlu saling menyalahkan dan mengutuk.

"Sekarang saatnya semua pihak saling bekerjasama. Meskipun demikian, Presiden bisa memanggil Kapolri untuk memberikan laporan dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Hal demikian agar menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang," pungkas Mu'ti.(adam/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Polisi
 
  Terkait Bentrokan di Mako Brimob, Berikut Tanggapan Sekum PP Muhammadiyah
  Jokowi Menyampaikan Rasa Duka Mendalam Musibah di Mako Brimob
  5 Polisi Gugur Akibat Kerusuhan di Mako Brimob Mendapat Kenaikan Pangkat
  Berusaha Tusuk Polisi, Gembong Rampok Jalur Lembak di Tembak
  Wakapolri: Polisi Korupsi Malu Sama Diri, Sama Institusi, Sama Negara
 
ads

  Berita Utama
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi

 

  Berita Terkini
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019

Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2