Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
Terkait Pemberitaan OTT KPK, Eva Sundari Minta Maaf Kepada Edwin Huwae
Saturday 11 Apr 2015 15:44:22
 

Eva Sundari (kanan) dan Edwin Huwae.(Foto: Google)
 
AMBON, Berita HUKUM - Eva Kusuma Sundari, nara sumber yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Hotel Sanur Bali, telah meminta maaf.

"Saya mendapat informasi dari teman-teman di Bali kalau yang memberikan pernyataan ke media ini juga telah meminta maaf ke Ketua DPRD Maluku, jadi pemberitaan yang disampaikan media nasional itu sudah diklarifikasi dan sudah selesai," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Sabtu (11/4).

Karena sebenarnya yang ditangkap petugas KPK adalah Adriansyah, anggota komisi IV DPR-RI asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel), bukannya orang berinisial EH dan disebutkan kader PDI Perjuangan asal Maluku yang juga menjabat Ketua DPRD provinsi Maluku.

Menurut Richard, selaku orang yang diberikan tugas sementara jika ketua DPRD meninggalkan daerah ini, dirinya atas nama lembaga menyatakan bahwa pemberitaan beberapa media nasional itu tidak benar.

Sebab fakta membuktikan kalau yang ditangkap itu adalah anggota DPR RI asal Kalsel, namanya Ardiansyah dari komisi IV dan juga merupakan mantan ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel.

"Saya juga sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Maluku dan dijelaskan kalau dirinya bersama para ketua DPD PDI Perjuangan dari provinsi lain sedang bersilaturahim dengan ketua umum Megawati Soekarno Putri yang terpilih secara aklamasi untuk periode lima tahun ke depan," katanya.

Richard juga menegaskan kalau ketua DPRD Maluku tidak akan melaporkan persoalan ini kepada Megawati.

"Jadi persoalan ini sudah selesai dan tidak benar kalau Edwin Adrian Huwae akan melaporkannya ke Ketua Umum PDI Perjuangan," tegas Richard.

Sementara Edwin yang dikonfirmasi dari Ambon juga membantah pemberitaan dirinya telah ditahan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus suap di Bali.

"Informasi itu tidak benar dan saya sedang berada di Bali mengikuti kongres PDI Perjuangan, tapi anehnya bisa ada pemberitaan seperti itu," tandasnya.

Beredarnya pemberitaan Edwin Huwae yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku ini tertangkap KPK saat operasi tangkap tangan disampaikan salah satu kader PDIP dari tingkat dewan pengurus pusat, Eva Sundari.

Informasi yang beredar, OTT terjadi di sebuah hotel di Sanur, Bali. Di kawasan yang sama saat Kongres IV PDI Perjuangan dan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan, kader PDIP yang tertangkap dalam OTT KPK tersebut adalah EH, asal Maluku.

Menurut Edwin, secara pribadi, keluarga maupun kader partai merasa kecewa dan sangat dirugikan dengan pemberitaan seperti ini, apalagi yang menjadi narasumber dalam pemberitaan miring itu adalah kader partai dari tingkat pusat.

"Yang jelas saya merasa kecewa dan dirugikan serta dizolimi dengan pemberitaan yang tidak benar seperti ini," ujar Edwin. (Ant/L-8/sp/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PDIP
 
  Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda
  Setahun Kinerja Anies Baswedan, F-PDIP DKI Jakarta: Keberpihakan Rakyat Kecil Masih Sebatas Seolah-olah
  Politisi Gerindra Minta Megawati Soekarnoputri Pertanggungjawabkan Pidato Hina Islam
  Risma Tegaskan Tidak Jadi Jurkam Ahok-Jarot
  Keluarnya Boy Sadikin Bisa Dipolitisir Lawan Politik Ahok
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2