Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
KTT ASEAN
Terorisme dan Masyarakat Ekonomi ASEAN Jadi Sorotan KTT ASEAN
Saturday 21 Nov 2015 20:49:06
 

Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang akan menjadikan ekonomi ASEAN terbuka bagi sesama negara anggotanya, akan diresmikan secara simbolis pada Minggu (22/11).
 
MALAYSIA Berita HUKUM - Masalah terorisme dan peresmian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi dua hal utama yang bakal menjadi sorotan dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (21/11) dan Minggu (22/11).

Dalam pidato sambutannya, Perdana Menteri Najib Razak mengecam ISIS sebagai kelompok teroris ‘jahat’ dan menekankan bahwa Malaysia siap bergabung dalam perlawanan menentangnya.

“Malaysia siap menyediakan bantuan dan sokongan apapun yang kami mampu, sekaligus memastikan bahwa kami berdiri bersama Anda melawan kejahatan baru yang menghujat nama Islam,” ujar Najib.

Kendati begitu, Najib menambahkan, pendekatan militer bukanlah satu-satunya cara untuk melawan ISIS.

Yang perlu ‘ditumpas’ ialah ideologi ISIS, kata Najib.

“Inilah cara Gandhi, Nelson Mandela, dan Martin Luther King memenangkan hati dan pikiran musuh-musuh mereka. Mereka memenangkannya dengan mengubah musuh menjadi teman,” ujarnya, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Perkataan Najib disambut Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang turut hadir dalam KTT ASEAN.

“Malaysia ialah bagian koalisi perlawanan (ISIS) dan dapat luar biasa membantu dalam hal-hal seperti melawan narasi merusak dan sesat yang kini berkembang,” kata Obama.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Di samping terorisme, hal lain yang mengemuka dalam KTT ASEAN kali ini adalah peresmian simbolis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Minggu (22/11).

MEA berawal dari sebuah konsep pada 2002 untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing.

Melalui MEA, tarif perdagangan sesama negara anggota berkurang menjadi nol atau nyaris nol sehingga harga barang dan jasa menurun.

Najib Razak mengatakan MEA juga membantu menurunkan angka pengangguran hingga 3,3%. Kemudian, para warga negara anggota ASEAN bisa bepergian ke sembilan dari 10 negara ASEAN tanpa visa.

Terakhir, warga negara anggota ASEAN bisa bekerja di negara manapun di Asia Tenggara tanpa dikekang aturan mengenai tenaga kerja asing. Sektor pekerjaan yang masuk kategori ‘pembebasan’ itu ada delapan, termasuk pariwisata.

Halangan

Walau MEA akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, Najib mengakui ada sejumlah sektor yang belum bisa terbuka sepenuhnya, seperti pertanian, baja, dan otomotif.

Ada pula halangan lainnya yang mencakup korupsi, ketidakseimbangan infrastruktur, serta kesenjangan biaya transportasi dan pengapalan. Kesenjangan itu tampak ketika negara-negara kaya dan menengah di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina, diperhadapkan dengan empat negara lainnya, yakni Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Tan See Seng, profesor hubungan internasional di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, membenarkan bahwa niat MEA ialah menciptakan nol tarif di perbatasan negara-negara anggota ASEAN.

“Namun, begitu Anda masuk…Anda mungkin harus melicinkan telapak tangan sejumlah orang di beberapa negara ASEAN tertentu untuk bisa lanjut. Halangan ‘di balik perbatasan’ inilah adalah hambatan kunci yang memperlamban proses integrase,” ujarnya, sebagaimana dikutip kantor berita Associated Press.

PM Malaysia, Najib Razak, menekankan bahwa pendekatan militer bukan cara satu-satunya untuk melawan ISIS.

Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang akan menjadikan ekonomi ASEAN terbuka bagi sesama negara anggotanya, akan diresmikan secara simbolis pada Minggu (22/11).(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2