Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pungli
Tersangka Abdul Gaffar Ketua KOMURA Samarinda Tak Penuhi Panggilan Bareskrim Polri
2017-04-07 06:03:19
 

Tampak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera (Komura), Jafar Abdul Gaffar, yang juga Anggota DPRD Kota Samarinda pada Rabu (5/4) mangkir saat dipanggil Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka pemerasan atau Pungli, di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan alasan sakit.

Tidak hadirnya Ketua Koperasi Komura Jafar Abdul Gaffar (JAG) untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan Pungli yang telah ditetapkanya sebagai tersangka tersebut dengan alasan sakit, hal tersebut dijelaskan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Brigjen Agung Setya, Kamis (6/4) di Bareskrim Polri Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

"Ya hari ini JAG tidak hadir dalam pemanggilan kita dan apa yang kemudian disampaikan ke saya argumentasinya saya rasa saya masih melihat hal yang kurang tepat, kalau dia sakit tentunya harus ada surat dokter, tapi saya tidak melihat surat dokter," ungkap Brigjen Agung Setya.

Keterangan sakitnya Jafar menurut Agung disampaikan pengacaranya, padahal pemeriksaan ini penting dalam penyidikan perkara kasus mega Pungli di Samarinda tersebut. "Ya kita harus menggaris bawahi terkait tindak pidana yang kita sangka kan, harus kita lihat bahwa, yah kalau tidak hadir sebenarnya kita mengharapkan sekali dia hadir," harap Agung.

Informasi yang diperoleh pewarta BeritaHUKUM.com, JAG yang juga Ketua DPD dari Partai Golkar Kota Samarinda tersebut pernah diperiksa tiga kali di Bareskrim sebagai saksi, terakhir pada, Rabu (29/3) lalu selama 9 jam.

Untuk diketahui bahwa di Koperasi Komura, tim Saber Pungli dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, bersama Satgasus Mabes Polri, dan Polda Kaltim terlebih dahulu menetapkan Sektetaris Komura Samarinda, Dwi Hari Winarno (DHW) sebagai tersangka dan menemukan tiga buku rekening senilai ratusan miliar rupiah. Polisi juga menyita 9 unit mobil mewah, 5 unit rumah mewah, dan 2 bidang tanah dari tersangka DH, sekretaris Koperasi Komura tersebut.

Modus operandi yang dilakukan oleh Koperasi Komura adalah membebankan tarif tenaga kerja bongkar muat (TKBM) kepada para pengusaha, rata-rata minimal Rp 180 ribu per kontainer, sementara aktivitas bongkar-muat di lokasi tersebut tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan mesin.

Terkait dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka, Jafar Abdul Gaffar di konfirmasi melalui telponnya pada, Kamis (6/4) malam mengatakan, dirinya berada di Jakarta dan sedang ada urusan, "Saya ada urusan, saya tidak ada waktu," tegas Gaffar.

Diberitakan, Jafar Abdul Gaffar selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera (Komura), adalah orang keempat yang ditetapkan sebagai tersangka pasca-tim gabungan Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus pemerasan atau pungli di Terminal Peti Kemas, Palaran, Samarinda, Kaltim, pada 17 Maret 2017 lalu.

Tiga tersangka sebelumnya adalah Heri Susanto Gun atau Abun alias HS selaku ketua ormas Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Nur Arsiansyah alias NA selaku sekretaris PDIB dan Dwi Harianto selaku Sekretaris Koperasi Komura.

Keempatnya diduga melakukan pemerasan atau pungli terhadap para pengusaha pengguna jasa bongkar muat, di antaranya pungutan uang parkir kontainer yang mengantre.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Pungli
 
  Kejari, PN dan Kejati Diguncang Demo Ribuan Buruh TKBM Komura Samarinda
  MA Vonis Kasus Mega Pungli TPK Palaran dan Komura Samarinda, Gafar 12 Tahun dan Abun 6 Tahun Penjara
  Hakim Kembali Bebaskan 2 Terdakwa Kasus Mega Pungli Komura, Gafar dan Dwi
  Kedua Terdakwa Kasus Pungli Komura Samarinda Gafar dan Dwi Dituntut 15 Tahun Penjara
  Usai Vonis Bebas, Abun dan Elly Langsung Dibebaskan dari Lapas
 
ads

  Berita Utama
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir

JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

 

  Berita Terkini
 
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna

PP 12 Tahun 2018, DPRD Bisa Angkat dan Berhentikan Kepala Daerah

Fadli Zon Nilai KSP Sebaiknya Dibubarkan

TNI Harus Miliki Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2