Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPK
Tidak Perlu Ada Kerisauan atas Disetujuinya Hak Angket
2017-05-08 18:54:21
 

Anggota Komisi III DPR Achmad Zacky Siradj.(Foto: mastur/runi)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Achmad Zacky Siradj menegaskan, disetujuinya hak angket DPR kepada KPK sama sekali tidak bermaksud mengintervensi atau melemahkan lembaga anti rasuah itu. Munculnya hak angket tidak lain untuk memperbaiki tata kelola yang ada sekaligus penguatan KPK.

"Hak angket adalah hak konstitusional anggota Dewan. Karena itu tidak perlu ada kerisauan bahwa DPR memperlemah atau mengintervensi proses hukum," katanya di sela-sela kunjungan kerja ke NTB belum lama ini.

Saat ditanya bagaimana dengan reaksi keras masyarakat, kata Zacky itu adalah wajar Karena di satu pihak mereka tidak mengikuti proses yang terjadi di DPR. Itu sebagai proses pendidikan politik yang penting sehingga masyarakat akan merasakan kedewasaan berpolitik.

Ketika didesak bahwa hak angket digulirkan karena KPK banyak menyasar anggota DPR terkait kasus korupsi, menurut politisi Golkar ini itu hal yang bagus. "Jadi membersihkan kasus-kasus korupsi di DPR itu harus dilakukan. Kita ingin negara ini clean and good governance, baik di eksekuitif, legislatif maupun yudikatif," jelasnya.

Bahkan lanjutnya, terhadap orang-orang yang memang diindikasikan terjerat kasus korupsi harus dilakukan penyisiran. KPK tetap perlu didukung, karena lembaga itu adalah buah atau amanat dari reformasi. Sejatinya kita prihatin korupsi semakin merebak.

"Jadi saya sendiri pendukung KPK untuk memberantas korupsi di manapun di institusi apapun. Cuma dalam proses di KPK, lembaga ini perlu intropeksi, bebenah tata kelolanya. Jangan sampai ada temuan-temuan di KPK yang menjadikan kelemahan bagi lembaga ini," katanya.

Sekali lagi penggunaan hak angket terhadap KPK dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, berarti memperkuat KPK. Setelah disetujuinya hak angket ini, kata politisi asal Dapil Jabar seusai reses akan dibicarakan Bamus untuk mekanisme selanjutnya.(mp/DPR/bh/sya)/



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua dan Pamit dari KPK
  Polda Metro Tetapkan Komjen Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Peras SYL
  Ungkap Serangan Balik Koruptor, Firli: Kehadiran Saya ke Bareskrim Bentuk Esprit de Corps Perangi Korupsi Bersama Polri
  KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp57 Miliar kepada Kemenkumham RI dan Kementerian ATR/BPN
  Pengamat Puji Kerjasama Penegakan Hukum KPK dan Polri-TNI di Balik Penangkapan Enembe
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2