Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Tidak Sepakat Kebijakan Pemerintah, Saleh Daulay: Yang Darurat Itu Kesehatan Masyarakat!
2020-03-31 07:22:19
 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI tidak sepakat dengan kebijakan darurat sipil yang diambil oleh pemerintah menyikapi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di tanah air Indonesia.

Pasalnya, pemerintah dianggap ingin 'lepas tangan' jika menerapkan usulan karantina wilayah atau lockdown daerah-daerah rentan penyebaran Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai ada kekeliruan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sebab, Indonesia saat ini tengah darurat kesehatan.

"Menurut saya, pilihan penerapan darurat sipil kurang tepat. Daripada pakai darurat sipil, pemerintah mestinya menetapkan darurat kesehatan masyarakat. Sebagaimana amanat pasal 10 ayat 1 UU tentang Kekarantinaan Kesehatan," tegas Saleh Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

Lagipula, kata Saleh Daulay, kebijakan pemerintah Indonesia sebelumnya yakni social distancing dan physical distancing pun bertujuan untuk menjaga jarak sosial. Bedanya dengan darurat sipil, yakni dalam skala yang lebih besar untuk menjaga jarak.

"Ini kan sama dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan alat "darurat sipil". Jadi darurat sipil dipakai sebagai alat untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar," demikian mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.(akw/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
  Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
  Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
  Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
  Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ruslan Buton Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri: Hak Tersangka

Seandainya George Floyd Orang Indonesia

Polri Ungkap Sindikat Narkoba Internasional, 6 Pelaku Ditangkap dengan Sabu 402,380 Kg

Polri Siap Dukung Program Padat Karya Pemerintah

Tantangan Luhut Pandjaitan Pada Pengkritik Utang Pemerintah Disanggupi Dosen Senior UI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2