Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
IMF
Tiga Catatan Gerindra Sebut Penyelenggaraan Annual Meeting IMF Tak Pantas Dilemparkan ke Pemerintahan SBY
2018-10-10 20:35:49
 

Heri Gunawan, Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi partai Gerindra.(Foto: Arief/Rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kampanye Presiden Joko Widodo melemparkan tanggung jawab penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang mendapatkan kritik itu kepada pemerintahan SBY. Mereka menyebut jika inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut diajukan oleh pemerintahan SBY, bukan pemerintahan Jokowi.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawan menilai kritik terhadap mewah dan jorjorannya penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali tidak pantas dilemparkan kepada pemerintahan SBY.

"Setidaknya ada tiga catatan kenapa sikap lempar batu sembunyi tangan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh pemerintah," kata Heri melalui keterangannya, Rabu (10/10).

Pertama, sewaktu diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya, Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi force majeure. Menrutnya, Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi prihatin, berhadapan dengan tekanan ekonomi, atau sedang menghadapi bencana alam yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.

"Lagi pula, jangan lupa, sesudah melunasi utang terhadap IMF pada 2006, rezim SBY punya alasan yang cukup untuk menegakkan kepalanya saat berbicara mengenai IMF," ungkap Heri.

Kedua, sebut Heri, jika pemerintahan saat ini merasa berbeda haluan dan identitas ideologis dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya memiliki waktu yang cukup banyak untuk membatalkan kegiatan tersebut sejak 2015 silam.

"Namun toh kesempatan itu tak dimanfaatkan oleh mereka, atau jangan-jangan takut di tinggal Washington setelah sebelumnya dekat dengan Tiongkok," sebut Heri.

Ketiga, kata politis Partai Gerindra ini, dengan adanya berbagai bencana besar yang terjadi pada tahun 2018 ini, serta tekanan krisis nilai tukar rupiah yang mempengaruhi keuangan negara, defisit transaksi berjalan yang tembus 3 persen, pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki banyak alasan teknis untuk membatalkan, atau paling tidak mengurangi standar kemewahan kegiatan tersebut.

"Sebab, meskipun bidding proposal kegiatan tersebut dilakukan pada 2014, namun anggaran kegiatannya disusun oleh pemerintahan yang sekarang. Apakah itu juga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ternyata juga tidak!," tegas dia.

Menurut Heri, pesta mewah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali itu memang sangat ironis. Anggaran wah, mewah dan fantastis itu sangat kontras dengan citra Presiden Joko Widodo yang sering dikesankan sederhana itu.(ar/ra/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

 

  Berita Terkini
 
Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi

Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2