Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Tiga Calon Sekjen KPK Akan Jalani Wawancara
2019-06-21 02:59:38
 

Ilustrasi. Lambang KPK.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melewati serangkaian tes, mulai dari tahapan seleksi administrasi, kesehatan dan assessment kompetensi, Panitia Seleksi jabatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapatkan tiga kandidat yang lolos di tahap assessment kompetensi.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Rabu (19/6) di Jakarta. Febri menambahkan, tiga kandidat ini disaring dari 200 orang pendaftar di Seleksi Gelombang III ini. Nama dan jabatan para kandidat ini adalah :
1. Cahya Hardianto Harefa
2. Hiskia
3. Wawan Wardiana

atau, dapat dilihat melalui website KPK di alamat https://jpt.kpk.go.id/index.php

Febri menjelaskan, ketiga kandidat tersebut akan menjalani proses seleksi wawancara dengan Panitia Seleksi Sekjen KPK.

"Kemudian akan ditentukan apakah mereka akan direkomendasikan ke Presiden untuk proses lebih lanjut atau terdapat pertimbangan lain," katanya.

Berikutnya Presiden yang akan memilih dan mengangkat Sekjen KPK dari calon yang disampaikan oleh Pansel tersebut.

Dalam berbagai tahapan, Pansel telah memperhatikan pemenuhan persyaratan para calon dan juga rekam jejak mereka di bidang masing-masing. KPK juga memberikan ruang bagi masyarakat jika ada Informasi tambahan terkait rekam jejak para calon ini.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan pejabat yang akan menjalankan tugas sebagai Sekjen KPK dapat bekerja secara optimal dalam memberikan dukungan utama terhadap kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.(kpk/bh/sya)




 
   Berita Terkait > KPK
 
  Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
  Diimbau Hizbullah Tasikmalaya agar Masyarakat Sikapi UU KPK dengan Damai
  Novel Baswedan: Revisi UU KPK, Beberapa Butir Sengaja Dibuat untuk Mematikan KPK
  PMIB Dukung Keputusan Pemerintah Soal Revisi UU KPK dan RKUHP
  BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Polda Gorontalo Siap Mendukung Kelancaran Pembangunan Daerah

Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat

Kapolda Hadiri Pencanangan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19

Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2