Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Tiga Kesalahan Boni Hargens Dan Isu Kudeta Pemerintahan Jokowi
2020-06-07 20:00:45
 

Ilustrasi. Pengamat politik Boni Hargens.(Foto: dok.BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun membeberkan tiga kekeliruan analisis dari Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.

Analisis yang dimaksud ialah soal isu kudeta atau menggulingkan pemerintahan Joko Widodo yang dilontarkan Boni Hargens.

"Analisa Boni Hargens keliru banget," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/6).

Tiga kekeliruan analisis Boni diantaranya, dia dinilai tidak bisa membedakan antara kritik dengan pengacau.

"Kritik itu basisnya data, pengacau itu basisnya emosi. Jika pengritik menggunakan data mestinya Boni Hargens bantah dengan data bukan memberi label 'pengacau'," katanya.

"Diksi 'pengacau' itu juga mirip-mirip pola rezim orde baru yang senang memberi label kepada kelompok kritis, misalnya dengan label OTB (Organisaai Tanpa Bentuk), kelompok ekstrem kanan, ekstrem kiri, gerakan pengacau keamanan, dan lain-lain," jelas Ubedilah.

Kekeliruan yang kedua ialah bahwa Boni dinilai berbicara tanpa menyebutkan data terkait isu kudeta.

Ubedilai menilai, Boni secara terbuka menyebut ada bandar di balik gerakan kelompok pengacau, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Tetapi Boni tidak berani menyebutkan satupun bandar yang dimaksud.

"Jadi Boni Hargens dalam konteks yang kedua juga tidak hati-hati. Saya khawatir ia terjebak dalam halusinasi konstruksi berfikir. Jika ia benar coba tunjukan siapa-siapa bandar yang dimaksud?" terangnya.

Ketiga, sambung Ubedilah, Boni dinilai keliru menasihati seorang tokoh agama dan ulama seperti Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat.

"Boni Hargens juga keliru menasehati tokoh agama dan ulama sekelas Din Syamsudin dengan nasehat harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik. Nasehat itu sepatutnya untuk Boni Hargen," pungkas Ubedilah.(RMOL/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi Merasa Ngeri
  Ketua Fraksi PKS Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
  Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
  Tiga Kesalahan Boni Hargens Dan Isu Kudeta Pemerintahan Jokowi
  Mantan Staf Ahli Panglima TNI Galang Ribuan Dukungan untuk Ruslan Buton
 
ads1

  Berita Utama
Demo Didepan Gedung DPR, Slamet Maarif: Jika Masih Membahayakan NKRI Akan Kita Tolak!

Kapolri Copot Jabatan Brigjen Prasetijo Utomo Terkait 'Red Notice' Djoko Tjandra

Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang

Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL

 

ads2

  Berita Terkini
 
DPR Tegaskan Tidak Ada Pengesahan RUU HIP dan 'Omnibus Law'

Demo Didepan Gedung DPR, Slamet Maarif: Jika Masih Membahayakan NKRI Akan Kita Tolak!

Konsep RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP

SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

Disparekraf DKI Jakarta Segel 26 Tempat Hiburan Selama PSBB Transisi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2