Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua dalam Renegoisasi Kontrak Freeport
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pros

Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Pembangunan Asia dalam Energi Outlook for Asia and the Pasific 2013, pe

Lux Luncurkan Sabun Mandi Pertama dengan Keharuman Mawar yang Tahan Lama
JAKARTA, Berita HUKUM - LUX Forever Collection dengan varian Love Forever dan Romance Forever, merup

Operasi Besar atas Mafia Italia, 163 Ditangkap
ITALIA, Berita HUKUM - Kepolisian Italia menangkap 163 orang di beberapa kota dalam operasi atas kel

Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
JAKARTA, Berita HUKUM - Galeri Nasional Indonesia berkerjasama dengan Cemeti Art House (stakehoulder

Kuasa Hukum BG Tuding, Tim 9 Bentukan Jokowi Anti Polri
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Independen ya

Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat pertumbuhan ekonomi Frost & Sullivan mengharapkan meningkatnya juml

Pelatihan Pemanfaatan Sosial Media
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Laksma TNI FX. Agus Susilo me

   

  Berita Terkini >>
   
Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua dalam Renegoisasi Kontrak Freeport
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Lux Luncurkan Sabun Mandi Pertama dengan Keharuman Mawar yang Tahan Lama
Operasi Besar atas Mafia Italia, 163 Ditangkap
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
Kuasa Hukum BG Tuding, Tim 9 Bentukan Jokowi Anti Polri

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
Kuasa Hukum BG Tuding, Tim 9 Bentukan Jokowi Anti Polri
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Suap Pajak Sidoarjo
Tommy Mendapat Ancaman, Bhakti Investama Mengaku Tidak Ada Urusan
Thursday 21 Jun 2012 20:34:35
 
Tommy Hendratno saat usai diperiksa KPK (Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Tersangka kasus restitusi pajak, Tommy Hendratno mengaku, mendapat ancaman saat berada di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga mantan Kasi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Sidoarjo itu berencana minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itulah yang disampaikan, Pengacara Tommy, Tito Hananta Kusuma di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/6). Meski demikan, Tito enggan menjelaskan secara rinci ancaman seperti apa dan dari siapa. "Yang jelas dia merasa tidak nyaman. Saya juga tidak mau dikatakan menuduh nanti," kilahnya.

Sedangkan, rencana mengajukan perlindungan ke LPSK masih dipertimbangkan dan kubu Tommy masih akan melihat perkembangannya kedepan. "Saya juga akan mempertimbangkan klien saya untuk mendapat perlindungan dari LPSK," ujar Tito Hananta.

Sementara itu, kuasa hukum Bhakti Investama Andi Simangunsong, meyatakan pihaknya tidak pernah mengancam Tommy. "Jadi diancam gitu? Kita nggak ada urusanlah. Kami dari awal kan jelas, sama sekali tidak terkait dengan kasus ini, apalagi ancam mengancam," tuturnya saat dihubung wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini Tommy juga resmi mengajukan permohonan untuk diizinkan melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK. Gratifikasi itu adalah uang yang diterima Tommy dari James Gunarjo senilai Rp280 juta yang terdiri dari pemberian dari James Rp180 juta dan pelunasan hutang James Rp100 juta.

Tommy sendiri, tertangkap saat melakukan transaksi mencurigakan dengan James Gunarjo yang tak lain adalah konsultan freelance PT Agis. Keduanya ditangkap KPK pada Kamis (06/06/12) lalu.
Di dalam penangkapan itu, KPK mengamankan sedikitnya uang dalam pecahan lima puluh ribu dan seratus ribu dengan total Rp280 juta. Mereka pun langsung ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dalam pengembangan kasus ini, KPK kemudian menggeledah MNC Tower di Kebon Sirih, Jakarta beberapa waktu lalu.

Penggeledahan ini diduga ada keterkaitan dengan status James yang bekerja di perusahaan tersebut. Buntut dari kasus ini, KPK berencana akan memanggil CEO MNC Group, Harry Tanoe pada Kamis (28/6/ 2012).(dbs/biz)






Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com