Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah Ďauto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

   

  Berita Terkini >>
   
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Suap Pajak Sidoarjo
Tommy Mendapat Ancaman, Bhakti Investama Mengaku Tidak Ada Urusan
Thursday 21 Jun 2012 20:34:35
 
Tommy Hendratno saat usai diperiksa KPK (Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Tersangka kasus restitusi pajak, Tommy Hendratno mengaku, mendapat ancaman saat berada di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga mantan Kasi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Sidoarjo itu berencana minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itulah yang disampaikan, Pengacara Tommy, Tito Hananta Kusuma di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/6). Meski demikan, Tito enggan menjelaskan secara rinci ancaman seperti apa dan dari siapa. "Yang jelas dia merasa tidak nyaman. Saya juga tidak mau dikatakan menuduh nanti," kilahnya.

Sedangkan, rencana mengajukan perlindungan ke LPSK masih dipertimbangkan dan kubu Tommy masih akan melihat perkembangannya kedepan. "Saya juga akan mempertimbangkan klien saya untuk mendapat perlindungan dari LPSK," ujar Tito Hananta.

Sementara itu, kuasa hukum Bhakti Investama Andi Simangunsong, meyatakan pihaknya tidak pernah mengancam Tommy. "Jadi diancam gitu? Kita nggak ada urusanlah. Kami dari awal kan jelas, sama sekali tidak terkait dengan kasus ini, apalagi ancam mengancam," tuturnya saat dihubung wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini Tommy juga resmi mengajukan permohonan untuk diizinkan melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK. Gratifikasi itu adalah uang yang diterima Tommy dari James Gunarjo senilai Rp280 juta yang terdiri dari pemberian dari James Rp180 juta dan pelunasan hutang James Rp100 juta.

Tommy sendiri, tertangkap saat melakukan transaksi mencurigakan dengan James Gunarjo yang tak lain adalah konsultan freelance PT Agis. Keduanya ditangkap KPK pada Kamis (06/06/12) lalu.
Di dalam penangkapan itu, KPK mengamankan sedikitnya uang dalam pecahan lima puluh ribu dan seratus ribu dengan total Rp280 juta. Mereka pun langsung ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dalam pengembangan kasus ini, KPK kemudian menggeledah MNC Tower di Kebon Sirih, Jakarta beberapa waktu lalu.

Penggeledahan ini diduga ada keterkaitan dengan status James yang bekerja di perusahaan tersebut. Buntut dari kasus ini, KPK berencana akan memanggil CEO MNC Group, Harry Tanoe pada Kamis (28/6/ 2012).(dbs/biz)






Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com