BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap p

PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
ACEH, Berita HUKUM - Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara periode

Marzuki Alie Yakin PDIP Konsisten BBM Tidak Naik
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Marzuki Alie yakin dengan konsistensi sikap PDI Perjuangan untu

Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK akan Ajukan Banding?
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten nonaktif ahirnya divonis dengan hukuman 4

Ini Kriteria Dirut Pertamina Pengganti Karen yang Diusulkan Hipmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Karen Agustiawan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT

Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
ACEH, Berita HUKUM - Atas nama Gubernur Aceh Ketua Pengadilan Negeri Idi Rayeuk, Nani Sukmawati, SH

Memetik Hikmah dari 'Indonesia Menggugat'
JAKARTA, Berita HUKUM - Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Mr. Siegenbeek van Heukelom, Soekarno

Komandan PMPP TNI Tutup Latihan Bersama TNI dan GPOI US
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan PMPP TNI Brigjen TNI AM Putranto, S.sos mewakili Panglima TNI Jende

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Marzuki Alie Yakin PDIP Konsisten BBM Tidak Naik
Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK akan Ajukan Banding?
Ini Kriteria Dirut Pertamina Pengganti Karen yang Diusulkan Hipmi
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Suap Pajak Sidoarjo
Tommy Mendapat Ancaman, Bhakti Investama Mengaku Tidak Ada Urusan
Thursday 21 Jun 2012 20:34:35
 
Tommy Hendratno saat usai diperiksa KPK (Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Tersangka kasus restitusi pajak, Tommy Hendratno mengaku, mendapat ancaman saat berada di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga mantan Kasi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Sidoarjo itu berencana minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itulah yang disampaikan, Pengacara Tommy, Tito Hananta Kusuma di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/6). Meski demikan, Tito enggan menjelaskan secara rinci ancaman seperti apa dan dari siapa. "Yang jelas dia merasa tidak nyaman. Saya juga tidak mau dikatakan menuduh nanti," kilahnya.

Sedangkan, rencana mengajukan perlindungan ke LPSK masih dipertimbangkan dan kubu Tommy masih akan melihat perkembangannya kedepan. "Saya juga akan mempertimbangkan klien saya untuk mendapat perlindungan dari LPSK," ujar Tito Hananta.

Sementara itu, kuasa hukum Bhakti Investama Andi Simangunsong, meyatakan pihaknya tidak pernah mengancam Tommy. "Jadi diancam gitu? Kita nggak ada urusanlah. Kami dari awal kan jelas, sama sekali tidak terkait dengan kasus ini, apalagi ancam mengancam," tuturnya saat dihubung wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini Tommy juga resmi mengajukan permohonan untuk diizinkan melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK. Gratifikasi itu adalah uang yang diterima Tommy dari James Gunarjo senilai Rp280 juta yang terdiri dari pemberian dari James Rp180 juta dan pelunasan hutang James Rp100 juta.

Tommy sendiri, tertangkap saat melakukan transaksi mencurigakan dengan James Gunarjo yang tak lain adalah konsultan freelance PT Agis. Keduanya ditangkap KPK pada Kamis (06/06/12) lalu.
Di dalam penangkapan itu, KPK mengamankan sedikitnya uang dalam pecahan lima puluh ribu dan seratus ribu dengan total Rp280 juta. Mereka pun langsung ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dalam pengembangan kasus ini, KPK kemudian menggeledah MNC Tower di Kebon Sirih, Jakarta beberapa waktu lalu.

Penggeledahan ini diduga ada keterkaitan dengan status James yang bekerja di perusahaan tersebut. Buntut dari kasus ini, KPK berencana akan memanggil CEO MNC Group, Harry Tanoe pada Kamis (28/6/ 2012).(dbs/biz)






Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com