Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Data Penduduk Akurat, Penanganan Narkoba Lebih Cepat
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemanfaatan data kependudukan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam

Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesudah para komisioner KPK, kini pers yang disasar. Majalah Tempo dipolisik

ISIS Ancam Bunuh Karyawan Twitter
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Karyawan dan pendiri Twitter, Jack Dorsey, mendapat ancaman pembunuhan da

Ledakan Gas di Tambang Batu Bara Ukraina, 33 Tewas
UKRAINA, Berita HUKUM - Sebuah ledakan gas pada tambang batu bara di daerah Ukraina timur yang dikua

UU Penetapan Perpu Pilkada Digugat ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga orang warga negara Indonesia, yaitu Yanda Zaihifni Ishak, Heriyanto, da

Pemda Aceh Timur Enggan Bayar Tunggakan Listrik karena PLN Tidak Transparan
ACEH, Berita HUKUM - Bedasarkan informasi yang sampai ke wartawan BeritaHUKUM.com pemerintah daerah

'Komitmen' PT. WKS (Asia Pulp and Paper) Itu Berwajah Kematian
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 28 Februari 2015, Indra Pelani (21 tahun) dikabarkan tewas. Ind

Begal Motor Antar Kota Jakarta-Bekasi di Tembak
JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menembak kaki begal penge

   

  Berita Terkini >>
   
Data Penduduk Akurat, Penanganan Narkoba Lebih Cepat
Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG
ISIS Ancam Bunuh Karyawan Twitter
Ledakan Gas di Tambang Batu Bara Ukraina, 33 Tewas
UU Penetapan Perpu Pilkada Digugat ke MK
Pemda Aceh Timur Enggan Bayar Tunggakan Listrik karena PLN Tidak Transparan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Data Penduduk Akurat, Penanganan Narkoba Lebih Cepat
Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG
Pemda Aceh Timur Enggan Bayar Tunggakan Listrik karena PLN Tidak Transparan
'Komitmen' PT. WKS (Asia Pulp and Paper) Itu Berwajah Kematian
BMKG Prediksi Kemarau Mulai Bulan April
Pihak Bareskrim Polri Tangkap ZA Terduga Saksi Kunci Kasus BW

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Suap Pajak Sidoarjo
Tommy Mendapat Ancaman, Bhakti Investama Mengaku Tidak Ada Urusan
Thursday 21 Jun 2012 20:34:35
 
Tommy Hendratno saat usai diperiksa KPK (Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Tersangka kasus restitusi pajak, Tommy Hendratno mengaku, mendapat ancaman saat berada di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga mantan Kasi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Sidoarjo itu berencana minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itulah yang disampaikan, Pengacara Tommy, Tito Hananta Kusuma di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/6). Meski demikan, Tito enggan menjelaskan secara rinci ancaman seperti apa dan dari siapa. "Yang jelas dia merasa tidak nyaman. Saya juga tidak mau dikatakan menuduh nanti," kilahnya.

Sedangkan, rencana mengajukan perlindungan ke LPSK masih dipertimbangkan dan kubu Tommy masih akan melihat perkembangannya kedepan. "Saya juga akan mempertimbangkan klien saya untuk mendapat perlindungan dari LPSK," ujar Tito Hananta.

Sementara itu, kuasa hukum Bhakti Investama Andi Simangunsong, meyatakan pihaknya tidak pernah mengancam Tommy. "Jadi diancam gitu? Kita nggak ada urusanlah. Kami dari awal kan jelas, sama sekali tidak terkait dengan kasus ini, apalagi ancam mengancam," tuturnya saat dihubung wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini Tommy juga resmi mengajukan permohonan untuk diizinkan melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK. Gratifikasi itu adalah uang yang diterima Tommy dari James Gunarjo senilai Rp280 juta yang terdiri dari pemberian dari James Rp180 juta dan pelunasan hutang James Rp100 juta.

Tommy sendiri, tertangkap saat melakukan transaksi mencurigakan dengan James Gunarjo yang tak lain adalah konsultan freelance PT Agis. Keduanya ditangkap KPK pada Kamis (06/06/12) lalu.
Di dalam penangkapan itu, KPK mengamankan sedikitnya uang dalam pecahan lima puluh ribu dan seratus ribu dengan total Rp280 juta. Mereka pun langsung ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dalam pengembangan kasus ini, KPK kemudian menggeledah MNC Tower di Kebon Sirih, Jakarta beberapa waktu lalu.

Penggeledahan ini diduga ada keterkaitan dengan status James yang bekerja di perusahaan tersebut. Buntut dari kasus ini, KPK berencana akan memanggil CEO MNC Group, Harry Tanoe pada Kamis (28/6/ 2012).(dbs/biz)






Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com